Jonan: Tarif Listrik Bisa Turun dalam 100 Hari jika Subsidi Ditambah

Jonan: Tarif Listrik Bisa Turun dalam 100 Hari jika Subsidi Ditambah
Ilustrasi jaringan listrik. ( Foto: Antara )
Retno Ayuningtyas / WBP Kamis, 11 April 2019 | 14:35 WIB

Labuan Bajo, Beritasatu.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, bukan tidak mungkin tarif listrik turun sebesar 20 persen dalam 100 hari. Syaratnya, perlu tambahan subsidi menjadi Rp 100-120 triliun dari saat ini Rp 57 triliun.

"Kalau menurut saya bisa, tapi itu harus meningkatkan subsidi. Yang paling bisa dilakukan itu kalau dalam 100 hari," kata Ignasius Jonan di sela kunjungan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/4/2019).

Menurut hitungan Ignasius Jonan, agar tarif listrik 38 golongan pelanggan bisa turun hingga 20 persen, subsidi listrik setidaknya ditambah dua kali lipat, dari saat ini kisaran Rp 55-60 triliun menjadi Rp 110-120 triliun. "Kalau itu yang ditempuh, pasti bisa (tarif turun), enggak perlu sekolah. Tinggal DPR setuju enggak," ujar Ignasius Jonan.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, jika tarif yang diturunkan hanya 26 golongan pelanggan, maka subsidi listrik menjadi Rp 74,83 triliun, atau naik Rp 16,21 triliun dari anggaran saat ini. Sementara jika diberlakukan bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA, kebutuhan subsidi sebesar Rp 11,64 triliun menjadi Rp 70,26 triliun. Seluruh hitungan ini dengan asumsi marjin PLN 7 persen. Sementara subsidi listrik saat ini ditetapkan Rp 58,62 triliun.

Namun Ignasius Jonan mempertanyakan apakah uang Rp 55-60 triliun lebih baik untuk menambah subsidi, atau membangun infrastruktur kelistrikan hingga ke desa pelosok Indonesia. Pasalnya saat ini, masih ada daerah timur Indonesia yang belum tersambung listrik.

"Tantangannya kalau ditambah subsidi, kalau belum ada layanan kelistrikan malah enggak dapat sama sekali. Yang dapat subsidi itu kan yang sudah ada layanan listrik. Jadi walau tarif turun, dia enggak menikmati, yang menikmati rumah-rumah besar. Ini tinggal prinsip keadilan sosial bagaimana," jelas Ignasius Jonan.

Dari sisi teknis dan efisiensi, lanjut Ignasius Jonan, penurunan tarif 20 persen tidak mungkin dapat direalisasikan dalam 100 hari. Pasalnya, faktor penentu tarif adalah energi primer, seperti gas, bahan bakar minyak (BBM), dan batu bara. Harga gas dan BBM ini mengacu pada harga internasional yang tidak dapat dikendalikan. Sementara harga batu bara saat ini sudah dibatasi maksimal US$ 70 per ton untuk listrik. "Batu bara kalau diturunkan lagi dari US$ 70 per ton ke US$ 50 per ton bisa, tapi pasti banyak tambang hancur. Kemudian efisiensi susut jaringan itu bisa (turunkan tarif), tapi bertahap, enggak bisa langsung," papar Ignasius Jonan.

Di sisi lain, jika tarif tetap dipaksa turun 20 persen dalam 100 hari tanpa penambahan subsidi, PT PLN (Persero) dipastikan akan merugi. "Saya kira keuangan PLN enggak mampu. Kalau pendapatannya dikurangi Rp 55-60 triliun, pasti enggak kuat, pasti rugi itu," ujar Ignasius Jonan.

Ignasius Jonan menambahkan, ada opsi lain jika ingin tarif turun, tanpa menambah subsidi, yakni jika nilai tukar rupiah menguat. "Kalau mau diturunkan 20 persen dalam 100 hari tanpa tambah subsidi gampang, sepanjang rupiah menguat dari Rp 14.000 ke Rp 11.000. Tapi kalau tidak begini, memang makan waktu (penurunan tarif)," kata Ignasius Jonan.

Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko Abdurrahman menuturkan, PLN telah berupaya menurunkan tarif listrik. Hanya saja tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Pasalnya, PLN harus mengganti mesin pembangkit eksisting menjadi mesin yang efisien. Salah satunya melalui Program 35.000 Megawatt (MW). "Ganti mesin ini enggak bisa cepat. Program 35 Ribu MW itu mengganti mesin ke super ultra critical, itu 4-5 tahun, enggak bisa 100 hari. Dengan 35.000 MW, kami bisa saving di mana BPP (biaya pokok produksi) akan turun," ujar Djoko Abdurrahman.

Pembangkit-pembangkit program ini baru akan mulai beroperasi secara bertahap mulai tahun ini.

Upaya PLN, lanjutnya, dapat terlihat dalam tarif listrik yang diberlakukan saat ini. Dalam dua tahun belakangan, PLN tidak menaikkan tarif listrik sama sekali.

Saat ini tarif golongan pelanggan rumah tangga tidak mampu atau subsidi dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dipatok sebesar Rp 415 per kilowatt hour (kWh), sedangkan golongan 900 VA Rp 605 per kWh. Selanjutnya, untuk tarif listrik golongan pelanggan rumah tangga 900 VA mampu dipatok sebesar Rp 1.352 per kWh. Sementara untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA ke atas, bisnis, dan pemerintah dibandrol Rp 1.467,28 per kWh. Berikutnya tarif listrik pelanggan industri ditetapkan sebesar Rp 1.035,78 per kWh untuk daya di atas 200 kilovolt ampere (kVA) dan Rp 996,74 per kWh untuk daya 30 ribu kVA ke atas.

Polemik tarif listrik kembali memanas setelah Calon Presiden nomor 01 Prabowo Subianto menyatakan akan menurunkan tarif listrik sebesar 20 persen dalam 100 hari. Penurunan tarif ini dijanjikannya akan diberlakukan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Salah satu cara yang akan ditempuh yakni menerapkan jatah domestik (domestik market obligation/DMO) batu bara dengan harga khusus.



Sumber: Investor Daily