Siapapun Presidennya, Indonesia Akan Hadapi Dilema Pertumbuhan Ekonomi

Siapapun Presidennya, Indonesia Akan Hadapi Dilema Pertumbuhan Ekonomi
Indef menggelar diskusi media jelang Debat terakhir Calon Presiden dan Wakil Presiden RI (Debat Capres), di Jakarta, Kamis, 11 April 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / JAS Kamis, 11 April 2019 | 19:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam debat terakhir Calon Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan digelar Sabtu (13/4/2019) mendatang, tema yang diangkat adalah mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri.

Ekonom senior Indef, M Nawir Messi menyampaikan, persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial memang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Di sisi lain, sektor keuangan negara, investasi, perdagangan dan industri dinilai menjadi solusi dalam mengentaskan persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dihadapi.

Dalam debat nanti, Nawir berharap isu yang berkaitan dengan pengelolaan pertumbuhan ekonomi dapat disentuh dan diberikan solusinya oleh capres. Salah satunya terkait dilema antara pertumbuhan tinggi versus pertumbuhan rendah.

"Kenapa ini menjadi isu yang besar? Sebab ketika kondisi perekonomian tinggi, itu pasti diikuti dengan impor yang membengkak, ujung-ujungnya ke defisit transaksi berjalan yang kemudian akan memengaruhi kinerja nilai tukar. Sebaliknya, bila pertumbuhannya rendah, itu akan menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan pengangguran," kata Nawir Messi, di acara diskusi media yang digelar Indef, di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Siapapun presiden yang akan menyetir perekonomian Indonesia selama lima tahun ke depan, menurutnya pasti akan menghadapi dilema pertumbuhan ini. "Karena itu, dibutuhkan 'sopir' yang saya kira bisa mengerti kapan harus ngerem dan kapan harus ngegas," kata Nawir.

Masih dalam konteks pengelolaan pertumbuhan ekonomi, selain masalah kuantitas, dari sisi kualitas menurutnya juga harus diperbaiki. Dukungan anggaran negara meningkat, kebijakan stimulus perekonomian tidak kekurangan, posisi sebagai negara layak investasi diperoleh (investment grade), sayangnya kesemuanya itu belum cukup untuk menjawab tantangan peningkatan angkatan kerja, menurunkan kemiskinan secara lebih signifikan, serta mengurangi ketimpangan.

Hal lainnya adalah terkait ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa. Dikatakan Nawir, kontribusi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Pulau Jawa dalam lima tahun terakhir meningkat cukup signifikan, sementara di luar Pulau Jawa semakin mengecil. Pada 2014, porsi Jawa sudah mencapai 57,4 persen, sementara di 2018 porsi Pulau Jawa naik menjadi 58,48 persen dalam pembentukan PDB Nasional.

"Ini menggambarkan kegiatan perekonomian semakin terkonsentrasi di Pulau Jawa, belum lagi kalau kita bicara tentang konsentrasi di wilayah Jabotabek dan Jawa bagian Barat. Saya kira, ini memerlukan perhatian yang serius. Tidak saja terkait dengan persoalan ekonomi, tetapi juga akan berdampak ke persoalan-persoalan politik ke depan," ujar Nawir.



Sumber: BeritaSatu.com