Anggota V BPK Apresiasi Pengelolaan Keuangan Pemda di Sumatera Selatan

Anggota V BPK Apresiasi Pengelolaan Keuangan Pemda di Sumatera Selatan
Isma Yatun. ( Foto: BPK.go.id )
Anselmus Bata / AB Jumat, 12 April 2019 | 18:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman para pemangku kepentingan terhadap keberadaaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK menggelar sosialisasi bersama DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (11/4/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh wali kota Palembang, ketua DPRD Kota Palembang, auditor utama keuangan  negara V, pelaksana tugas kepala perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Forkopimda Kota Palembang, serta perangkat daerah di wilayah Kota Palembang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (12/4/2019), Anggota V BPK, Isma Yatun mengapresiasi tata kelola keuangan pemerintah daerah (pemda) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

Pada LKPD tahun anggaran 2013, baru ada lima daerah yang meraih WTP dan 11 daerah mendapat WDP. Pada 2017, jumlah itu meningkat menjadi 17 WTP dan 1 WDP. 

Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangan. Hal ini dapat dilihat dari opini WTP yang diterima sebanyak delapan kali berturut-turut.

"Palembang salah satu daerah terbaik dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. Delapan WTP yang diraih menjadi bukti. Insyaallah WTP ke-9 akan kembali diraih oleh Palembang," kata Isma Yatun.

Pada kesempatan itu, Isma Yatun menyatakan berdasarkan Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi BPK sebagai lembaga pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kehadirannya di Palembang untuk menggerakkan dan menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu mendorong secara aktif terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya di Kota Palembang.

Di akhir paparannya, Isma Yatun berharap jajaran pimpinan Kota Palembang terus meningkatkan komitmen dan bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafidz Tohir. Menurutnya, salah satu kunci sukses pemerintahan ada pada transparansi anggaran.

"Kalau transparansi keuangan berjalan dengan baik, maka pemerintah tersebut bisa dikatakan sukses, karena APBD-nya pasti tepat sasaran. Inilah salah satu tugas DPR melalui fungsi pengawasan," ujar Hafidz Tohir.



Sumber: BeritaSatu.com