Debat Ekonomi, Capres Wajib Bahas Strategi dan Kebijakan Penerimaan Pajak

Debat Ekonomi, Capres Wajib Bahas Strategi dan Kebijakan Penerimaan Pajak
Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berbincang sesaat, usai mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu 30 Maret 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Kunradus Aliandu / KUN Jumat, 12 April 2019 | 21:40 WIB

Jakarta - Babak terakhir debat capres akan berlangsung Sabtu (13/4/2019) di Hotel Sultan Jakarta. Tema pamungkas yang akan diusung mencakup bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi dan industri.

Dalam sekian kali debat, masing-masing capres membahas berbagai macam program pembangunan yang mereka rencanakan, yang tentunya untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara.

Pusat Edukasi dan Riset Perpajakan Indonesia (PERKASA) menyatakan, dalam debat bidang ekonomi dan keuangan ini, sudah waktunya panelis debat mengupas strategi masing-masing capres untuk menjelaskan darimana uang yang akan mereka peroleh dalam rangka membiayai program-program tersebut.

Pengalaman debat pilpres di tahun 2014 menjadi pelajaran penting bagi kita, bagaimana pajak yang tidak pernah disinggung selama debat tersebut, justru menjadi program penting yang langsung menyentuh urat nadi perekonomian masyarakat sejak tahun 2015. Mulai dari tax amnesty, penurunan tarif UKM 0,5%, pembentukan otoritas pajak yang terpisah dari Kementerian Keuangan, peraturan pajak e-commerce, hingga terhambatnya pembahasan berbagai RUU Perpajakan sampai-sampai presiden harus menyindir menteri keuangan dalam sebuah forum pertemuan dengan kalangan pengusaha.

Pada pemilihan calon presiden di berbagai negara demokrasi, program-program terkait kebijakan perpajakan menjadi sorotan penting yang cukup menentukan kecenderungan pemilih. Karena sebagaimana halnya di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi sebagian negara. Oleh karena itu, pembahasan pajak tidak hanya mengutarakan target tax ratio, tetapi juga menjelaskan bagaimana strategi masing-masing pasangan calon untuk mencapai target tersebut.

Bagi masyarakat dan dunia usaha, ada berbagai hal yang justru menjadi satu dampak positif apabila strategi dan kebijakan pajak, menjadi salah satu poin yang dikemukakan pada debat terakhir ini. Dunia usaha akan memiliki kepastian dan keadilan berusaha sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Masyarakat pun akan memperoleh kesempatan untuk menghitung-hitung, benefit apa yang secara langsung akan berdampak bagi kemampuan ekonomis mereka terkait insentif-insentif pajak yang akan diberikan pemerintah yang akan datang.

Dalam debat-debat sebelumnya, Paslon 01 sempat menyinggung secara teknis, betapa mudahnya sekarang melakukan pelaporan perpajakan. Sedangkan Paslon 02 bahkan sempat mengutarakan niat untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh). Tentu ini sebuah kemajuan dibandingkan 5 tahun lalu yang sama sekali tidak ada yang berani berbicara tentang pajak dalam debat capres.

Terkait dengan rencana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan, sepertinya kedua kubu paslon sudah sepakat akan menjadikan program tersebut sebagai strategi mencapai target kenaikan tax ratio. Hanya saja, masih belum bisa dielaborasi, model lembaga apa yang akan dibentuk, bagaimana pengawasannya, dan kapan rencana tersebut ditargetkan akan terealisasi. Rencana peningkatan kapasitas otoritas pajak ini menarik perhatian masyarakat, pakar ekonomi, peneliti, dan tentu saja di kalangan pengusaha yang membutuhkan kepastian dan keadilan. Sehingga tidak terjadi lagi kebijakan-kebijakan yang sering dibatalkan sebelum benar-benar dilaksanakan.

Prof. Haula Rosdiana, pengamat pajak yang juga Guru Besar Universitas Indonesia menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berkompetisi harus mengenyampingkan ego sektoral dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Karena lembaga pajak merupakan ujung tombak lebih dari 70% penerimaan negara. Sehingga dengan besarnya kontribusi tersebut, pajak bukan hanya menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen keberlangsungan demokrasi. Pembentukan lembaga pajak non kementerian oleh presiden adalah hal yang konstitusional. Selain itu, lembaga pajak yang berada langsung di bawah kendali presiden juga adalah hal yang lumrah yang terjadi di banyak negara.

Oleh karena itu, PERKASA mendorong agar dalam debat pamungkas ini, KPU dan panelis dapat menggali lebih dalam, dan mengelaborasi lebih jauh bagaimana strategi dan kebijakan perpajakan masing-masing paslon. Jangan sampai terulang lagi, sebagai negara demokrasi dengan hampir 80% sumber anggaran pembangunan diperoleh dari penerimaan pajak, masyarakat tidak mengetahui program pajak apa yang diusung setiap capres, dan lagi-lagi tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pemimpinnya.

Kebijakan pajak akan sangat berpengaruh kepada kesadaran politik masyarakat. Diharapkan, KPU dapat membangun kesadaran politik atas kebijakan pajak yang akan disampaikan masing-masing pasangan calon presiden-wakil presiden, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri, dan makmur.



Sumber: Investor Daily