DPR Dorong Regulasi Ketenagakerjaan Lindungi Mitra Ojol

DPR Dorong Regulasi Ketenagakerjaan Lindungi Mitra Ojol
Ilustrasi ojek dalam jaringan. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / AO Sabtu, 13 April 2019 | 18:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap pekerja sejatinya berhak dan wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, persoalannya, tak semua tenaga kerja otomatis memperoleh perlindungan jaminan sosial. Salah satunya, para pekerja informal yang terkoneksi dengan dunia digital seperti mitra pengemudi ojek online (ojol).

Atas situasi ini, nggota Komisi IX DPR, Marinus Gea mendorong perbaikan regulasi ketenagakerjaan agar dapat seiring dengan kemajuan pesat teknologi. Hal ini lantaran, UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur perlindungan atas hal-hal yang terkait dunia digital.

“Contoh paling dekat itu, ya, mitra ojol. Mereka masuk kategori tenaga informal dan mereka juga melakukan pekerjaan dengan teknologi. Bagaimana dengan perlindungan mereka, sampai sekarang sama sekali belum ada pengaturan ini di regulasi,” kata Marinus dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/4).

Marinus menjelaskan, UU Ketenagakerjaan yang berlaku masih sebatas mengatur tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan dari pemberi kerja. Regulasi yang ada belum menampung perlindungan bagi mereka yang melakukan pekerjaan secara mandiri tapi tetap terhubung dengan orang lain.

“Mitra ojol tetap terhubung dengan orang lain yang mengendalikan aplikasi digital. Ini tidak diatur, bagaimana jika terjadi kecelakaan. Perlindungan apa yang diberikan negara buat mereka,” ungkapnya.

Untuk itu, Marinus menilai keberadaan regulasi ketenagakerjaan sudah seharusnya mengikuti perkembangan teknologi. Apalagi, selama ini tak semua tenaga kerja informal menyadari pentingnya perlindungan asuransi. “Katakan saja BPJS Ketenagakerjaan, belum semua pihak sadar kalau BPJS itu suatu keharusan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang bekerja secara formal maupun informal,” ucapnya.

Marinus meminta setiap pihak mengikis ego sektoral yang ada agar perlindungan bagi seluruh tenaga kerja tercipta dalam regulasi ketenagakerjaan. Hal ini lantaran aplikasi ojol yang telah bergeliat empat atau lima tahun terakhir belum diiringi dengan perbaikan regulasi.

“Banyak sekali persoalan-persoalan lain yang masih dianggap lebih prioritas sehingga hal ini masih belum ditanggapi serius. Di Indonesia kan biasanya, terjadi dulu persoalan baru dipikirkan undang-undangnya,” katanya.

Secara terpisah, Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, saat ini terdapat sekitar 2,5 juta pengemudi ojol yang menjadi mitra dua operator. Namun, Igun mengakui, tak seluruh mitra ojol terlindungi asuransi. Sejauh ini, Igun menyebut asuransi baru melindungi penumpang dan kendaraan.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah dan perusahaan menyediakan asuransi bagi pengemudi. Bahkan, mereka sempat mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (10/4) lalu. “Garda sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan hasilnya positif mereka bersedia mengkaji perlindungan sosial bagi pengemudi ojek daring,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan