Pekerja Alih Daya Juga Berhak Dapat Perlindungan dari BPJSTK

Pekerja Alih Daya Juga Berhak Dapat Perlindungan dari BPJSTK
Kantor BPJS Ketenagakerjaan. ( Foto: Antara )
Siprianus Edi Hardum / EHD Senin, 15 April 2019 | 15:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja alih daya berhak mendapat perlindungan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK).

“Jaminan sosial merupakan hak asasi warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945,” kata Direktur Kepesertaan BPJSTK, Endah Ilyas Lubis, dalam diskusi di Gedung di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (15/4/2019).

Menurut Endah Ilyas Lubis, sampai saat ini masih ada sejumlah permasalah terkait tingkah laku perusahaan atau pengusaha. Pertama, masih banyak perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJSTK.

Kedua, masih banyak perusahaan yang hanya melaporkan sebagian karyawannya dalam program perlindungan BPJSTK. Namun, sayang Endah Ilyas Lubis tidak menyebutkan jumlahnya berapa perusahaan-perusahaan yang dimaksud.

Endah Ilyas Lubis mengatakan, jaminan sosial merupakan hal yang mendasar dan menjadi hak pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Karena setiap pekerjaan memiliki risiko yang dapat membayangi setiap waktu. Pekerja alih daya (outsourcing) bukan pengecualian untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan ini karena risiko yang mengintai para pekerja ini bisa jadi cukup tinggi.

Menurut Endah Ilyas Lubis, pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penyedia jasa pekerja alih daya yang tergabung dalam Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Abadi) ini karena memiliki dedikasi yang kuat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya.

“Pekerja alih daya ini merupakan solusi bagi banyak perusahaan. Saat ini jumlah perusahaan alih daya tercatat sebanyak 7.021 perusahaan namun baru 4.934 perusahaan di antaranya yang telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh kapada pekerjanya, baik dalam hal program perlindungan, maupun pekerjanya, dan hari ini salah satu yang menyatakan komitmennya adalah Abadi,” tutur Endah Ilyas Lubis.

Dalam acara diskusi itu juga digelar penandatanganan nota kesepahaman antara BPJSTK dengan Abadi untuk mewujudkan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik, tertib administrasi dana pendaftaran, serta sosialisasi kepada para perusahaan anggota Abadi.

“Momen ini merupakan wujud dari cita-cita luhur para anggota Abadi dalam memberikan dan mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja alih daya di Indonesia. Kami berharap dengan kerja sama yang dilakukan ini dapat meningkatkan kepatuhan dan juga kesadaran dari masyarakat pekerja atas manfaat dari program BPJSTK,” tutup Endah Ilyas Lubis.

 



Sumber: BeritaSatu.com