Pengembangan KI Kerek Kontribusi Manufaktur ke PDB

Pengembangan KI Kerek Kontribusi Manufaktur ke PDB
SANNY ISKANDAR, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) ( Foto: Investor Daily/EMRAL )
Ridho Syukro / HK Senin, 15 April 2019 | 22:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengembangan kawasan industri (KI) bisa mengerek kontribusi industri manufaktur ke produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengatasi dua tantangan utama pengusaha ketika mengembangkan KI.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menjelaskan, di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pengembangan KI menghadapi dua tantangan masalah yang belum bisa diselesaikan, yaitu pertanahan dengan penduduk dan izin lingkungan. Kedua masalah ini dapat diselesaikan dengan bantuan pemerintah karena pengusaha KI tidak bisa bekerja sendiri.

Saat ini, dia menegaskan, beberapa penduduk belum bisa menyerahkan lahannya ke pengembang KI, karena alasan warisan dan alasan lain. Sementara itu, izin lingkungan juga menjadi masalah, karena ada daerah yang mengutamakan limbah bersih.
"Kami butuh bantuan dari pemerintah, karena membangun KI tidak mudah," ujar dia di Jakarta, Senin (15/4/2019).

HKI, kata dia, berharap pemerintah bisa memperbanyak KI karena menguntungkan. Jika dibandingkan negara lainnya, KI di Indonesia sudah berdaya saing. Jika semua permasalahan tersebut diselesaikan, KI Indonesia bisa menjadi nomor satu di Asean.

“Saat ini, sektor manufaktur memberikan kontribusi terhadap PDB mencapai 19% dan diproyeksikan meningkat jika kawasan industri diperbanyak,” ujar dia.

Sanny menilai, selama pemerintahan Jokowi-JK, KI dikembangkan dalam beberapa konsep, yaitu integrated industrial city atau sebuah kawasan industri terpadu yang terhubung dengan infrastruktur dan utilitas industri seperti pelabuhan, pembangkit listrik dan pemukiman serta konsep eco industrial park atau yang dikenal dengan kawasan industri hijau berbasis ramah lingkungan dan energi terbarukan.

Dalam hal kemudahan perizinan, dia menuturkan, pemerintah sudah meluncurkan online single submission yang bisa membantu percepatan proses perizinan. Sampai saat ini, realisasi pembangunan kawasan industri masih fokus di Jawa. Jumlah KI yang tercatat di HKI mencapai 87 dengan total area 86 ribu hektare (ha).

Dia menuturkan, KI yang sudah beroperasi di Jawa mencapai 44 dan di luar Jawa 18. "HKI bersama pemerintah terus mendorong pemerataan KI di luar Jawa, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam," ujar dia.

Dia menilai, upaya pemerataan penyebaraan dan percepatan pembangunan industri ke daerah telah dibuat dengan kebijakan percepatan realisasi pembangunan, antara lain Kawasan Industri Prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan KI di luar Jawa menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena banyak pertimbangan yang harus dilihat.

Pemerintah pusat dan daerah perlu bemitra dengan investor untuk membangun KI di daerah. Jika tidak, daerah tersebut tidak akan bisa menjadi KI. Selain itu, KI akan maju jika didukung tenaga kerja yang terampil dan lingkungan sekitar yang kondusif.



Sumber: Investor Daily