Bulog Disarankan Tidak Perlu Impor Bawang Putih

Bulog Disarankan Tidak Perlu Impor Bawang Putih
Bawang putih. ( Foto: Antara )
Ridho Syukro / FER Rabu, 17 April 2019 | 17:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bulog diminta fokus untuk mengurusi komoditas beras daripada menjadi pengimpor bawang putih. Pemerintah semestinya memprioritaskan impor lewat jalur resmi dengan menyertakan importir yang memenuhi syarat wajib tanam sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

"Bulog sebaiknya tidak usah impor bawang putih dan lebih fokus saja ke beras,” ujar Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E), Didiek J Rachbini, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Didiek menilai jika ada rapat kordinasi (rakor) di Kemenko Perekonomian, seharusnya putusan impor bawang putih oleh Bulog tidak lagi dilakukan.

Melihat perkembangan harga saat ini, stok bawang putih dianggap masih cukup aman. Dikarenakan harga bawang putih masih di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 40.000 di kawasan Jakarta.

Ke depan yang perlu dilakukan pemerintah adalah terkait kesinkronan data antar kementerian. Agar data mengenai stok komoditas tertentu antara Kementerian Pertanian maupun Perdagangan tidak bertentangan.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Mochamad Faisal, berpendapat, jika dalam keadaan darurat dimana harga di pasaran melonjak tinggi, bisa saja Bulog turun tangan. Namun, ketika Menteri Perdagangan menyebut tidak dalam kondisi darurat, atau tidak urgent, maka bisa dipertimbangkan.

"Jadi harus di-suport (didukung) data yang tepat, masalahnya kalau Bulog kan tidak ada kewajiban menanam seperti importir swasta,” ujar Faisal.

Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas, berpendapat impor bawang putih mesti tetap dilakukan segera. Dikarenakan impor terakhir terjadi pada Desember 2018 dengan volume yang hanya di kisaran 130.000 ton.

Ia pun mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian yang menyatakan masih tersedianya stok bawang putih untuk 3 bulan ke depan. Padahal pemenuhan komoditas ini hampir 100 persen berasal dari impor. Impor terakhir di bulan Desember lalu pun hanya cukup untuk pemenuhan kurang dari 3 bulan atau di kisaran Maret.

Kementerian Bidang Perekonomian pun memastikan data dari kementerian teknis akan menjadi rujukan dalam rapat koordinasi, tidak terkecuali dalam rapat terkait impor bawang putih. Hanya saja, belum dapat dipastikan waktu akan diadakannya lagi rakor terkait bawang putih yang biasanya digabung dalam rakor pangan secara umum.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud, mengatakan, meskipun pelaksanaan rakor belum ditentukan, Mudhalifah memastikan akan menjadikan keterangan data dari Kementerian Pertanian sebagai informasi yang menjadi rujukan.

Di kesempatan lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan memanggil para importir bawang putih untuk membuka gudang dan stoknya guna mengamankan pasokan dan harga jelang awal puasa dan Lebaran 2019.

Para importir akan dilibatkan dalam operasi pasar bawang putih dikarenakan stok yang ada di importir masih cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan awal puasa dan Lebaran tahun ini.

"Kami akan panggil importir (bawang putih) hari ini. Kami akan minta mereka buka gudang dan keluarkan stoknya. Harga nanti akan menyesuaikan setelah importir menggelontor ke pasar," ujar Enggar.

Meskipun stok cukup, ia menegaskan, proses importasi yang dilakukan oleh importir masih dapat dilakukan. Asalkan mereka memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh Kementerian Pertanian. Ketentuan yang dimaksudkannya adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Aturan itu mewajibkan importir menanam dengan produksi 5% dari total kuota impor bawang putih yang diberikan pemerintah.



Sumber: Investor Daily