PKR: Resep Tidak Tepat, Neraca Perdagangan Indonesia Terburuk

PKR: Resep Tidak Tepat, Neraca Perdagangan Indonesia Terburuk
Ilustrasi ekspor dan impor. ( Foto: Antara )
Asni Ovier / AO Kamis, 16 Mei 2019 | 14:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Defisit perdagangan yang mencapai rekor terburuk pada April 2019 membuktikan bahwa resep-resep yang dikerjakan oleh pemerintah, khususnya tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tepat. Resep itu gagal untuk memperbaiki catatan neraca perdagangan Indonesia.

“Sejak tahun lalu berbagai resep untuk memperbaiki defisit dalam indikator, seperti neraca perdagangan, coba dilancarkan pemerintah Jokowi. Sebut saja resep menaikkan PPh pasal 22, seribuan jenis barang impor yang efektif 13 September 2018 melaui peraturan menteri keuangan,” kata analis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menurut Gede, resep itu tidak efektif, karena yang dikenakan tarif adalah barang-barang yang nilainya tidak signifikan, seperti shampo dan kosmetik. “Sementara, untuk impor yang besar-besar, seperti baja dari Tiongkok, masih terus masuk dalam jumlah besar. Padahal, Tiongkok terbukti melakukan politik dumping untuk komoditi bajanya,” ujar Gede.

Hal itu, kata dia, membuktikan kebijakan pemerintah dalam menekan defisit perdagangan nonmigas tidak berdampak. Selain itu, kebijakan tim ekonomi Jokowi lainnya, seperti konversi energi biodiesel B20 untuk industri, juga belum terealisasi sesuai harapan.

“Buktinya, impor migas kita masih menyumbang porsi terbesar, lebih dari 60% total defisit perdagangan pada April 2019,” ujaranya.

Sementara, kebijakan pemerintah yang seharusnya berdampak cukup positif, seperti pengembalian devisa hasil ekspor (DHE), yang mengadopsi ide ekonom senior Rizal Ramli, baru pada Mei 2019 berlaku efektif, sehingga belum dapat diukur manfaatnya.

“Itulah sebabnya indikator eksternal lainnya, seperti transaksi berjalan (current account) masih terus juga mencatat defisit besar. Defisit transaksi berjalan kuartal 1 2019 sebesar 2,6% PDB lebih buruk dari periode yang sama pada 2018 sebesar 2,4% PDB,” ujar Gede.

Selain lebih buruk dibandingkan tahun lalu, nilai defisit transaksi berjalan Indonesia kuartal I 2019 sebesar US$ 7 miliar merupakan yang terburuk di kawasan ASEAN. Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura semuanya mengalami surplus transaksi berjalan, yakni berturut-turut US$ 2,6 miliar, US$ 6 miliar, US$ 1,7 miliar, dan US$ 17,6 miliar. Yang menemani Indonesia di zona defisit transaksi berjalan hanya Filipina, US$ 201 juta, dan itu pun tidak sebesar Indonesia.

Akibat dari masih terburuknya defisit transaksi berjalan tersebut, makroekonomi Indonesia menjadi yang paling rentan di kawasan. Salah satu penandanya adalah nilai kurs rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS yang nyaris ke level Rp 14.500 per dolar AS. Ini adalah akibat dari tidak cakapnya pemerintah dalam mengelola perekonomian selama ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan masa pemilu serta masa lebaran menjadi salah satu pemicu neraca perdagangan mengalami defisit besar pada April 2019. “Bisa jadi karena banyaknya keputusan yang diambil itu seharusnya Januari sampai Maret, tetapi akhirnya terealisasi April, karena menunggu pemilu. Kemudian, juga karena mengejar masa sebelum lebaran, akhirnya membuat decision banyak yang dikejar pada April ini. Sehingga, semua menumpuk pada April,” kata Sri Mulyani setelah menjadi pembicara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kemarin.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa itu masih asumsi dan pihaknya akan meninjau lagi komposisi apa saja yang memengaruhi defisit neraca perdagangan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada April 2019 kembali mengalami defisit, yakni sebesar US$ 2,5 miliar. Hal itu disebabkan oleh defisit sektor migas dan nonmigas, masing-masing sebesar US$ 1,49 miliar dan US$ 1,01 miliar.

Defisit pada bulan tersebut merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, besaran defisit terburuk sebelumnya yang pernah dicatat oleh BPS terjadi pada Juli 2013. Pada bulan tersebut, neraca ekspor impor Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 2,3 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com