Pemerintah Kurangi Ketergantungan terhadap Energi Fosil

Pemerintah Kurangi Ketergantungan terhadap Energi Fosil
Upaya mendukung konservasi biodiveritas. ( Foto: Istimewa )
Rangga Prakoso / Nurjoni / AO Kamis, 23 Mei 2019 | 16:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonedia berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan energi fosil. Untuk itu, pemerintah konsisten mengejar target kontribusi 23% EBT pada 2025. Target tersebut dapat dicapai dengan membangun tambahan pembangkit EBT sebanyak 2.000 MW per tahun. Salah satu pembangkit EBT tersebut adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) mengingat Indonesia memiliki potensi sumber energi dari air hingga 75 ribu MW.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, energi terbarukan saat ini sudah menjadi dunia. "Porsi energi terbarukan di Indonesia ditargetkan menjadi 13% pada 2019, dan mencapai 23% pada 2025," kaya Rida.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penggunaan energi terbarukan menjadi prioritas, sementara energi berbasis fosil seperti solar dan batu bara diminimalkan. Pemerintah menargetkan kontribusi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik mencapai 23% pada 2025 dan naik menjadi 31% pada 2050. Sementara saat ini, peran EBT baru mencapai 13% dari total bauran energi nasional.

Communication and External Affairs Director PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) Firman Taufick mengungkapkan, kehadiran PLTA Batang Toru akan mengurangi peran pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada saat beban puncak di Sumatera Utara.

PLTA Batang Toru ramah lingkungan karena akan merawat kelestarian hutan agar sumber air yang menjadi bahan baku EBT tetap lestari. Menurut Firman, PLTA Batang Toru dapat meningkatkan penggunaan energi terbarukan atau renewable energy.

“Pasokan energi listrik yang dibangun NSHE juga akan memperkuat daya yang disediakan PT PLN bagi Sumatera Utara dan menyumbang 15% dari beban puncak Sumatera Utara,” ujar Firman kepada wartawan saat kunjungan ke lokasi proyek PLTA Batang Toru di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, belum lama ini.

Sebagai informasi, wilayah Sumatera Utara masih darurat listrik. Saat ini PLN menyewa kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) dari Turki berkapasitas 240 MW untuk mengatasi defisit listrik di Sumatera Utara. Karena itu, keberadaan PLTA Batang Toru nantinya akan meningkatkan kemandirian energi di provinsi tersebut.

Tidak hanya itu, PLTA Batang Toru juga akan mendukung upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan sekaligus mengurangi beban keuangan negara. “Dengan memakai sumber energi air maka pemerintah bisa menghemat pengeluaran devisa hingga US$ 400 juta per tahun, karena tidak menggunakan bahan bakar fosil yang mesti diimpor,” jelas Firman.

Karena menggunakan energi primer aliran sungai Batang Toru, PLTA ini dapat berkontribusi menurunkan emisi karbon di Sumatera Utara dan nasional sebagai langkah konkret implementasi Perjanjian Paris (Paris Agreement), serta mewujudkan green energy. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemanfaatan renewable energy untuk mengantisipasi perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming).



Sumber: Investor Daily