BPK Berharap Jatim Pertahankan Opini WTP yang Dicapai

BPK Berharap Jatim Pertahankan Opini WTP yang Dicapai
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Jawa Timur oleh Anggota V BPK, Isma Yatun kepada Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar. ( Foto: Istimewa )
Anselmus Bata / AB Kamis, 23 Mei 2019 | 18:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (21/5/2019).

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (23/5/2019), disebutkan penyerahan LHP oleh Anggota V BPK, Isma Yatun kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan atas LKPD Jawa Timur tahun 2018, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam sambutannya, Isma Yatun menyatakan pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Namun, pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkannya dalam LHP jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara.

Isma Yatun.

Isma Yatun mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas LKPD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Timur, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dengan opini WTP tersebut, Pemprov Jatim telah delapan kali mendapat predikat tersebut. Oleh karena itu, Isma Yatun berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pengelolaan keuangan yang baik.

Penandatanganan berita acara serah terima LHP oleh Anggota V BPK, Isma Yatun.

"Kami akan terus meningkatkan pola pemeriksaan termasuk dalam hal pengambilan sampel dan teknik pengujian yang dilakukan, sehingga akan dicapai LK dan LHP yang dapat menjawab semua kebutuhan dan tuntutan stakeholder," katanya.

Selain disampaikan kepada DPRD, LHP BPK juga disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Bambang Pamungkas dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka, serta wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.



Sumber: BeritaSatu.com