Pemerintah Akan Awasi Penggunaan Dana Desa Berbasis Kolaboratif
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Akan Awasi Penggunaan Dana Desa Berbasis Kolaboratif

Kamis, 23 Mei 2019 | 00:00 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) di bawah Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, menggagas akan membuat penguatan sistem pengawasan dana desa berbasis kolaboratif, dengan harapan outputnya akan menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa yang bisa dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum (APH) dan auditor, juga kementerian/lembaga.

Sekretaris Jenderal Kemdes PDTT, Anwar Sanusi, mengatakan, pengawasan dana desa menjadi isu yang sensitif, melihat besarnya dana yang diberikan kepada pemerintah desa, yang sampai akhir tahun 2018 pemerintah pusat telah menganggarkan dana untuk diberikan kepada desa melalui 19 kementerian/lembaga sebesar Rp 561 triliun.

Ditambah lagi dengan adanya anggaran untuk dana desa yang pada tahun 2015 Rp 20,67 triliun, tahun 2016 Rp 46,98 triliun, tahun 2017 Rp 60 triliun, tahun 2018 Rp 60 triliun dan tahun 2018 Rp 70 triliun, total Rp 257,65 triliun.

"Pengawasan merupakan instrumen penting. Masih banyak temuan dari aspek proses pengambilan keputusan (musdes). Bagaimana mengawal dana desa dan ini pun masih ada persoalan. Siapa yang mengawasi dana desa? Inspektorat daerah? BPK? Satgas dana desa? Kejaksaan? KPK? Bagaimana seluruh K/L berperan cari satu formula untuk mengkoordinasikan seluruh instrumen yang ada dan menciptakan satu sistem pengawasan yang kolaboratif," ujar Anwar Sanusi saat memberikan arahan pada kegiatan Temu Konsultasi Publik dengan tema “Penguatan Sistem Pengawasan Dana Desa Berbasis Kolaboratif, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/5/2019).

Anwar Sanusi melanjutkan, pengawasan yang sifatnya horizontal, memberikan ruang pada masyarakat, masyarakat bisa ikut mengawasi kalau mendapat informasi yang cukup.

Misalnya saja tiap desa mencantumkan APBDes-nya di ruang publik yang mudah di akses sebagai bentuk transparansi. Selain itu, perkuat melalui organisasi sosial kemasyarakatan melalui mesjid, gereja dan lain-lain.

"Dengan adanya acara ini, yang masing-masing sudah melakukan fungsi pengawasannya, bagaimana memiliki sentra informasi sebelum memiliki sistem baku, yang intinya dana desa ini betul-betul efektif menjdi instrumen bagi masyarakat desa untuk merubah nasibnya," pesannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Undang Mugopal sekaligus penggagas pedoman sistem penguatan pengawasan dana desa, mengatakan semua kementerian/lembaga punya tugas dan fungsi untuk awasi dana desa namun belum punya pola yang sama dalam pengawasan dana desa.

Hal ini salah satunya membuat kepala desa kesulitan dalam pembuatan laporan karena K/L meminta laporan ke Kepala desa dengan pola laporan yang berbeda-beda.

"Nanti akan ada penjelasan tentang format pengawasan dari masing-masing, penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK), Auditor (BPK, BPKP), dan Kemendagri, untuk dicari persamaannya. Diharapkan outputnya akan ada buku pedoman pengawasan dana desa untuk semua K/L. Leadernya dari Kemendes PDTT," ujarnya.

Dalam perjalannya, potensi dan penyimpangan serta penyalahgunaan dana desa baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap penggunaannya masih diketemukan.

Meskipun pengawasan sudah dilakukan dengan berbagai pola dan cara yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait, termasuk oleh aparat penegak hukum (APH) yaitu kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta oleh auditor yaitu BPK dan BPKP.

"Untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa perlu dibangun pola dan cara pengawasan yang kolaboratif. Hasil dari acara Temu Konsultasi Publik ini akan dibuat draft, nanti ada pertemuan selanjutnya dan pertemuan ke tiga diharapkan finishing," terangnya.

Sebelumnya, dalam rangka pengawasan dana desa, Kemdes PDTT telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dana desa. Selain itu, telah dilakukan MoU dengan Mabes Polri dan Kemendagri, dengan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber). Kemudian MoU dengan Kejaksaan Agung RI.

Masing-masing MoU tersebut pelaksanaanya masih berjalan secara terpisah dan diharapkan melalui temu konsultasi publik ini dapat mencari solusi dengan menyatukan keseluruhan kerjasama yang sudah berjalan secara kolaboratif yang diharapkan ada pola dan langkah yang sama dalam melakukan pengawasan dana desa.

Kegiatan temu konsultasi publik ini bertujuan untuk mencari solusi, penyamaan langkah dan pola pengawasan dana desa secara kolaboratif kepada para pemangku kepentingan sehingga dana desa bisa tepat sasaran.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Laba Bersih Bank Dinar Lampaui Target

Laba Bank Dinar tahun 2018 senilai Rp 19,8 miliar atau lampaui target yang telah ditetapkan manajemen.

EKONOMI | 23 Mei 2019

Amman Gandeng Unram dan Nexus3 Tangani Dampak Lingkungan PETI

Kerja sama ini mengupayakan masyarakat untuk memiliki kesadaran hidup sehat.

EKONOMI | 23 Mei 2019

Golden Eeagle Bidik Pertumbuhan Penjualan

Golden Eagle optimistis mempertahankan volume produksi dan penjualan batubara, sehingga kinerja keuangan diharapkan tetap tumbuh sepanjang 2019.

EKONOMI | 23 Mei 2019

BPJS Ketenagakerjaan Buka Counter di Omni Hospitals Pekayon

Ini guna memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang terbaik bagi masyarakat sekitar karena banyak karyawan yang bekerja di Jakarta tapi berdomisili di Bekasi.

EKONOMI | 23 Mei 2019

Libur Lebaran, Penumpang KRL Diprediksi Naik 3%

Untuk mencegah antrean di masa musim libur Lebaran, PT KCI menyediakan 236 unit vending machine.

EKONOMI | 23 Mei 2019

BGR Logistics Kembangkan Gudang Pintar di Medan

BGR membangun smart warehouse yang hemat energi di Kota Medan, Sumut.

EKONOMI | 23 Mei 2019

Gubernur BI: Alhamdulillah Rupiah Menguat ke Level Rp 14.470

Menurut Perry penguatan rupiah hari ini salah satunya didukung kontribusi dari para eksportir.

EKONOMI | 23 Mei 2019

Indef Nilai Target Pertumbuhan 2020 5,6% Sulit Dicapai

Ada potensi konsumsi melambat di 2020 seiring perekonomian global yang lesu.

EKONOMI | 23 Mei 2019

Charoen Pokphan Bagi Dividen Rp 1,9 Triliun

Sepanjang 2018, PT Charoen Pokphan Indonesia mencatat laba bersih Rp 4,55 triliun, atau tumbuh 82,11 persen.

EKONOMI | 23 Mei 2019

Harap Permintaan Properti Meningkat, BSDE Anggarkan Belanja Modal Rp 3 Triliun

BSDE mengalokasikan sepertiga dana belanja modal atau Rp 1 triliun untuk pembebasan lahan di kawasan BSD City maupun Kota Wisata.

EKONOMI | 23 Mei 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS