Apindo Rekomendasikan Reformasi Perpajakan

Apindo Rekomendasikan Reformasi Perpajakan
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani (tiga kiri), didampingi jajaran pengurus Apindo, berdialog dengan Presiden Joko Widodo dan jajarannya di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 13 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Novy Lumanauw / MPA Kamis, 13 Juni 2019 | 17:01 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan tiga jurus yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbaiki iklim investasi di Tanah Air.

Selain persoalan regulasi di sektor ketenagakerjaan yang dinilai masih terkotak-kotak dan egosentris, Apindo juga berharap pemerintah konsisten melakukan reformasi perpajakan dan menata secara baik dana promosi yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L).

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa saat ini yang paling utama untuk dibenahi adalah reformasi perpajakan, terutama menyangkut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh).

“Kami sampaikan bahwa sekarang ini yang paling utama adalah membahas masalah UU PPn dan PPh Badan yang terkait dengan tarif. Itu lebih mendesak untuk kita selesaikan ketimbang ketentuan umum perpajakan,” kata Hariyadi usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Presiden Jokowi menyatakan, siap melakukan apa saja untuk memperbaiki iklim berusaha di Tanah Air. Pada kurun waktu lima tahun mendatang, Jokowi memastikan bahwa pemerintahannya akan fokus pada pembangunan ekonomi.

“Saya ngomong apa adanya, karena saya sudah enggak ada beban apa-apa. Tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan itu betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, pemerintah memerlukan banyak masukan dari dunia usaha, terutama menyangkut regulasi dan reformasi perpajakan. Pemerintah, lanjutnya, bersedia merevisi jika ada peraturan yang menghalangi kemajuan dan pembangunan ekonomi. “Mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) misalnya. Ya, kalau memang itu diperlukan sekali dan memang karena posisinya sangat penting dan diperlukan ya kita akan buatkan,” ujar Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, para pelaku usaha menjadi pihak paling awal yang diajak berdiskusi karena mereka berada di garda terdepan perekonomian nasional.

Menurut Jokowi, pemerintah menginginkan pada periode lima tahun ke depan, dunia usaha menjadi prioritas. “Jangan sampai investasi dan ekspor kita kalah dari Singapura. Kita sudah lama kalah dengan Malaysia, dengan Thailand, kalah dengan Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam,”kata Presiden Jokowi.

Namun, lanjutnya, keseriusan pemerintah membangun ekonomi menimbulkan optimisme bahwa Indonesia akan bangkit.

“Saya sering sampaikan di mana-mana, jangan sampai nanti kita kalah juga dengan Kamboja, kalah dengan Laos. Enggaklah, kita ini negara besar yang memiliki kekuatan sumber daya alam, memiliki kekuatan sumber daya manusia yang saya kira ini menjadi sebuah modal besar ke depan,” kata Jokowi.

Indonesia, lanjut Jokowi, adalah negara yang besar yang dikaruniai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. SDA maupun SDM yang dimiliki, katanya, seharusnya menjadi modal bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian.

“Kita sudah bertahun-tahun tidak bisa menyelesaikan yang namanya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Sebetulnya, ini kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, pemerintah dan dunia usaha, bukan barang yang sulit," kata Presiden Jokowi.

Pada pertemuan itu, Hariyadi didampingi antara lain, Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Suryadi Sasmita (Wakil Ketua Umum), Ketua Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, serta Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Anton Supit.

Dikatakan, pengusaha akan terus mendorong pemerintah melakukan reformasi perpajakan, khususnya dari segi pemotongan PPh Badan dari 25% menjadi 17-18%.

Pemangkasan tarif PPh Badan sangat mendesak direalisasikan untuk mendukung peningkatan daya saing dunia usaha di Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga. Sebab, pengurangan pajak menjadi salah satu insentif yang diyakini dapat menurunkan biaya operasional, sehingga tercipta harga barang dan jasa yang lebih kompetitif. Apalagi produktivitas dunia usaha di Indonesia lebih rendah ketimbang negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

“Pengusaha memerlukan stimulus dari pemerintah. Kami juga menyampaikan bahwa dengan kondisi seperti sekarang, di lingkungan Kementerian Keuangan, telah terjadi sinergi saat baik antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Menurut pandangan Hariyadi, wacana untuk membentuk badan baru penerimaan keuangan negara sudah tidak relevan lagi karena saat ini sudah berjalan baik. “Oleh karena itu, kami juga menyampaikan sebaiknya pemerintah fokus kepada pembahasan PPn dan PPh supaya dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua,” jelas dia.

UU Ketenagakerjaan

Selain mengharapkan dilakukan reformasi perpajakan. Apindo juga menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya dilakukan peninjauan kembali Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan. UU yang telah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak sesuai dengan iklim usaha saat ini dan belum memberikan manfaat nyata.

“Perlu kiranya pemerintah melihat kembali Undang Undang Ketenagakerjaan, karena undang-undang ini selain sudah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), juga dalam kenyataannya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini,” kata Hariyadi.

Ia mengakui, UU Ketenagakerjaan telah menjadi salah satu batu sandungan bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya, khususnya di sektor padat karya.

Disebutkan pengusaha yang selama ini menggeluti sektor padat karya dan berkontribusi besar bagi ekspor nasional, kini secara perlahan tapi pasti mulai mengalihkan bisnisnya ke negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Kamboja, dan Laos.

“ Kita tentunya jangan sampai berkonsentrasi ke padat modal, tapi padat karyanya tidak ditangani dengan baik. Kita juga masih menjadikan catatan penting mengenai masalah regulasi. Jadi regulasi yang ada sekarang ini masih terkotak-kotak. Egosentris dari Kementerian dan Lembaga masih tinggi,” katanya.



Sumber: Investor Daily