Presiden Undang Pelaku UMKM Rancang Kebijakan Ekonomi Mikro

Presiden Undang Pelaku UMKM Rancang Kebijakan Ekonomi Mikro
Direktur Independen dari PT M Cash Integrasi, Tbk Mohammad Anis Yunianto menjelaskan pelaku usaha UMKM yang tertarik dapat langsung menghubungi Master Mitra M CASH serta mendapatkan pelatihan saat acara peluncuran program kemitraan M Cash di Jakarta, selasa (05/12/2017). ( Foto: BeritaSatu Photo / Suhadi )
Siprianus Edi Hardum / EHD Selasa, 18 Juni 2019 | 22:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam himpunan dan asosiasi terkait untuk meminta masukan-masukan dalam rangka mendesain kebijakan tentang ekonomi mikro.

“Saya ingin agar sore hari ini mendapat masukan-masukan dalam rangka mendesain kebijakan terutama usaha mikro kecil menengah yang kita tahu jumlahnya terakhir data yang saya terima 62,9 juta unit usaha UMKM di Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima para pelaku UMKM di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Pada kesempatan itu, ia mengundang perwakilan dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKIMDO), Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO).

Presiden menilai puluhan jutaan UMKM di Tanah Air memiliki kesempatan yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai potensi ekonomi.

Oleh karena itu, ia membutuhkan usulan dan masukan dari pelaku UMKM secara langsung sebagai bahan dalam perancangan desain kebijakan terkait UMKM ke depan.

Menurutnya, potensi peningkatan UMKM di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Keyakinannya itu didasarkan pada pengalamannya membangun UMKM mulai dari nol sebelum dirinya terjun ke dunia politik.

"Saya kira kita memiliki kesempatan yang masih sangat longgar sekali di Indonesia untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada. Peluang-peluang seperti itu marilah kita gunakan sebaik-baiknya baik di usaha jasa, perdagangan, atau industri kecil dan menengah yang saya sendiri mengalaminya mulai dari nol," tuturnya.

Kepada para pengurus asosiasi dan himpunan yang hadir, mantan Presiden juga menyinggung apakah UMKM-UMKM yang ada di Indonesia masih memerlukan fasilitas lainnya yang harus disediakan oleh pemerintah.

Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa fasilitas-fasilitas yang nantinya mungkin akan diberikan oleh pemerintah tidak sampai mematikan jiwa kewirausahaan para pelaku UMKM di Indonesia.

"Tetapi juga hati-hati, fasilitas-fasilitas yang terlalu banyak itu kadang-kadang justru melemahkan (jiwa) entrepreneurship dari kita semua. Fasilitas perlu, tetapi jangan sampai melemahkan karakter entrepreneurship yang kita miliki," tandasnya.

Kepala Negara pada pertemuan itu didampingi sejumlah pejabat di antaranya Mensesneg Pratikno, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, dan Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika.

Lebih dari 20 perwakilan pelaku usaha yang bergerak di sektor UMKM hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam tersebut.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Umum HIPMIKIMDO Syahnan Phalipi, Ketua Umum AKUMINDO M. Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum AKUMANDIRI Hermawati Setyorinny, dan Ketua Umum Hipmikimdo Maz Pandjaitan.

Ketua Umum AKUMINDO, Ikhsan Ingratubun, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan dan memberikan masukan kepada Presiden untuk kembali memangkas pajak UMKM.

“Pajak yang sudah diturunkan 1% menjadi 0,5% tetapi dari sisi omzet terasa masih terlalu berat bagi kami. Maka kami minta sama dengan Tiongkok yang pada 2020, itu usaha mikro dan kecil itu minta 0%,” katanya.