Didukung Kajian, BLK untuk LTSA Sikka-NTT Perlu Dipercepat

Didukung Kajian, BLK untuk LTSA Sikka-NTT Perlu Dipercepat
Fasilitas LTSA PPPMI Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang beroperasi sejak Maret 2019 lalu. ( Foto: Heri Soba )
Heri Soba / HS Senin, 8 Juli 2019 | 07:48 WIB

Maumere, Beritasatu.com - Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA P3MI atau disebut LTSA) di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu dilengkapi dengan balai latihan kerja (BLK). Namun, keberadaan BLK profesional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) harus dilengkapi dengan kajian lengkap sehingga berperan optimal.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sikka, David Darong di Maumere, pekan lalu, mengatakan kehadiran BLK (atau juga BLK Luar Negeri/BLKN) sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi calon TKI atau PMI sehingga bisa bekerja secara profesional. “Selain legalitas yang lengkap, perlu juga ada kompetensi dari calon TKI yang hendak bekerja di dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

Dikatakan, BLK itu untuk melengkapi LTSA yang sudah diresmikan pada Kamis (14/3/2019) lalu guna melayani masyarakat sedaratan Flores, terutama dari Kabupaten Nagekeo, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata hingga Alor.

Seperti diketahui, LTSA yang terdiri dari delapan instansi terkait dimaksudkan untuk mempermudah pengiriman dan penempatan TKI/PMI di luar negeri. Selain LTSA Sikka, NTT sudah mempunyai tiga LTSA terdahulu yang beroperasi di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang melayani seluruh wilayah di daratan Timor, satu di Kabupaten Sumba Barat Daya melayani seluruh warga dari empat kabupaten di Sumba.

Kehadiran LSTA tersebut merupakan salah satu solusi dalam mencegah pengiriman TKI ilegal atau praktik perdagangan manusia (human trafficking). Apalagi, NTT merupakan salah satu kantong praktik perdagangan manusia dan rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam tiga tahun terakhir, ada ribuan kasus TPPO dan dikirim secara ilegal ke luar negeri tanpa kompetensi tertentu sehingga tidak sedikit yang akhirnya menjadi korban perbudakan dan akhirnya meninggal dunia.

Sebelumnya, Direktur PADMA Indonesia Gabriel Goa mendesak agar pemerintah mendirikan BLK sehingga melengkapi dan mengefisienkan layanan bagi TKI/PMI. Pelayanan yang makin efisien tersebut akan memudahkan calon tenaga kerja yang kesulitan meningkatkan kompetensi. Kompetensi yang minim selama ini menjadi salah satu pemicu tindak kekerasan yang dialami para TKI/PMI di Malaysia, Hongkong dan terutama di negara-negara Timur Tengah.

“Pemerintah Kebupaten Sikka harus proaktif untuk menjemput bola sehingga BLK atau BLKN itu terwujud. Jangan sampai pengiriman TKI/PMI hanya pada saat LTSA diresmikan, kemudian tidak ada pengiriman lagi secara berkelanjutan karena tidak ada BLK untuk meningkatkan kompetensi TKI/PMI,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Kabid Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Sikka Johanes Berchmans mengatakan pendirian BLK harus dikaji secara mendalam sehingga berperan optimal. Hal itu penting agar BLK/BLKN tidak sekadar dibuat lalu tidak bermanfaat karena banyak aspek yang tidak terpenuhi. Apalagi, sebagian besar BLK/BLKN di beberapa kabupaten di NTT justru kurang berperan baik karena minim daya dukung.

“Pada dasarnya LTSA harus didukung dengan BLK, tetapi jangan sampai hanya sekadar dibuat tetapi tidak berperan optimal. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Balai Latihan Kerja, maka ada delapan persyaratan untuk mendirikan BLK,” kata jebolan Universitas Undana Kupang ini.

Dia mengatakan, berbagai persyaratan itu seperti studi kelayakan, dokumen amdal, struktur organisasi, program pelatihan kerja, instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana.

Baca : Setelah Diresmikan, LTSA Sikka-NTT Terus Optimalkan Perannya

Dalam pantauan Beritasatu.com di beberapa kabupaten di NTT, keberadaan BLK justru tidak bisa berperan dengan baik karena persoalan dukungan dana dari pemerintah daerah dan minimnya tenaga instruktur karena spesifikasi kompetensi tenaga kerja yang diperlukan sangat luas. Kondisi ini sudah dialami LTSA Sumba Barat Daya yang sudah berdiri sejak tiga tahun silam.