Perlindungan Konsumen Fintech Harus Diprioritaskan

Perlindungan Konsumen Fintech Harus Diprioritaskan
Dari kiri ke kanan, Ketua OJK Watch Ahmad Djauhari, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono, Wakil Ketua Asosiasi Finntech Pendanaan Bersama Indonesia Sunu Widyatmoko, Divisi Komunikasi OJK Watch Primus Dorimulu saat acara diskusi OJK Watch 2019 bertema Mencari Format Fintech yang Ramah Konsumen, di Jakarta, Selasa (16/7/19). Seminar dimaksudkan sebagai ajang edukasi literasi keuangan untuk masyarakat luas mengenai kehadiran perusahaan financial technologi. ( Foto: BeritaSatu Photo / Mohammad Defrizal )
/ HA Rabu, 17 Juli 2019 | 06:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharuskan perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) yang melayani pemberian pinjaman dari pengguna ke pengguna atau peer to peer (P2P) lending memprioritaskan aspek perlindungan konsumen. Soalnya, potensi fintech lending sangat tinggi untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan (unbankable) di Tanah Air.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, OJK terus berupaya agar perusahaan-perusahaan fintech memprioritaskan aspek perlindungan konsumen. Demi melindungi konsumen, OJK telah menerbitkan berbagai peraturan, di antaranya Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

“OJK terus melakukan edukasi dan literasi supaya masyarakat tidak terlena oleh fintech ilegal yang tidak terdaftar OJK. Jadi, pilihlah fintech yang terdaftar, kenyataannya sekarang ada 119 fintech lending yang terdaftar," ujar Wimboh pada seminar OJK Watch bertema Mencari Format Fintech yang Ramah Konsumen di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (16/7).

Wimboh mengungkapkan, saat ini terdapat 258 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Dari jumlah itu, 119 di antaranya merupakan perusahaan fintech lending, terdiri atas 113 perusahaan fintech lending konvensional dan enam perusahaan fintech lending syariah. Satgas Waspada Investasi juga mencatat 1.087 perusahaan fintech ilegal sejak 2018 hingga April 2019.

Berdasarkan data OJK, per Mei 2019, akumulasi pinjaman yang disalurkan 113 perusahaan fintech lending konvensional mencapai Rp 41,04 triliun, melonjak 81% (year to date/ytd). Sedangkan pinjaman yang disalurkan enam perusahaan fintech lending syariah mencapai Rp 8,32 triliun (outstanding), naik 65% (ytd).

Pinjaman tersebut disalurkan kepada 8,75 juta peminjam, meningkat 100,72% (ytd). Adapun investor yang memberikan pinjaman tercatat 480.300 lender, naik 131,44% (ytd).

Wimboh Santoso menjelaskan, guna mengoptimalkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan fintech dan melindungi konsumen, OJK memberlakukan pengawasan berbasis market conduct. “OJK juga mewajibkan perusahaan fintech lending menjadi anggota asosiasi yang telah memiliki code of conduct,” tutur dia.

Selain itu, kata Wimboh, akses aplikasi fintech lending dibatasi. Hanya mikrofon, lokasi, dan kamera untuk keperluan e-KYC (know your customer secara online) yang boleh digunakan.

Fintech lending juga wajib melaporkan rate pinjaman dan deliquency rate. Kami pun akan mengembangkan pusat data fintech lending (pusdafil),” papar dia.

Wimboh menegaskan, untuk memberantas fintech ilegal, OJK mewajibkan perusahaan fintech mengikuti kaidah-kaidah yang digariskan otoritas. “Misalnya memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen, mengutamakan transparansi, tidak abuse, dan tidak menzalimi nasabah. Bisnis yang dioperasikannya pun bukan bisnis jangka pendek atau sekadar hit and run,” tandas dia.

Salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan fintech lending, menurut Wimboh Santoso, adalah kesinambungan bisnis (continuity business). Artinya, perusahaan fintech lending harus bisa bertahan dalam jangka panjang. Risiko lain di antaranya praktik yang berkaitan dengan antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) serta kejahatan siber (cyber crime),” ujar dia.

“Tantangan lainnya adalah produk fintech yang borderless dan data privacy, produk jasa keuangan konvensional yang disediakan perusahaan nonjasa keuangan, serta aspek perlindungan konsumen,” papar dia.

Wimboh mengemukakan, perusahaan fintech lending tidak boleh memberikan suku bunga (pricing) yang terlalu tinggi, seperti rentenir. Untuk itu, mereka wajib menyampaikan informasi secara transparan tentang suku bunga pinjaman kepada calon debitur.

Dia menambahkan, OJK terus melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. “Masyarakat diharapkan mencari tahu terlebih dahulu sebelum meminjam dana kepada fintech lending. Pinjamlah kepada yang terdaftar di OJK. Kalau tidak terdaftar di OJK, berarti fintech lending tersebut ilegal,” tegas dia.

Menurut Wimboh, potensi digital di Indonesia sangat tinggi. Saat ini terdapat 150 juta pengguna internet di Tanah Air, atau 56% dari total populasi 262 juta jiwa. Sekitar 49,52%-nya merupakan pengguna internet berusia 19-34 tahun.

Dia menjelaskan, jumlah kelas menengah Indonesia yang akan menikmati bonus demografi pada 2030 mencapai 74 juta. Sedangkan pengguna internet yang mengakses layanan perbankan hanya 7,39%. “Ini peluang bagi fintech untuk bisa mengisi gap tersebut,” ucap dia.

Mendaftar ke OJK
Terkait upaya OJK memberantas fintech ilegal, OJK mengimbau agar perusahaan fintech yang belum terdaftar untuk segera mendaftar dan mengajukan izin ke OJK. OJK juga mengimbau agar masyarakat hanya bertransaksi melalui fintech legal.

"Kami bersama asosiasi membangun dan menegakkan standar pengawasan berbasis market conduct yang menekankan fungsi perlindungan konsumen. Bersama Kominfo, Polri, dan anggota satgas lainnya, kami terus memberantas fintech ilegal yang merugikan," tutur Wimboh.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memberi sambutan dalam Fintech di Bursa Efek Indonesia, di Jakarta, 16 Juli 2019.  (Mohammad Defrizal)

Belum Ketat
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, pengawasan regulator terhadap praktik pinjaman online ilegal belum ketat.

Selain itu, menurut dia, ada pengaburan antara fintech ilegal dengan fintech legal. Sinergi antar-regulator, khususnya dalam penegakan hukum, juga belum terlalu kuat. "Di sisi lain, oknum pelaku usaha pinjaman online tidak punya itikad baik,” tutur dia.

Tulus mencontohkan, dalam sejumlah kasus, perusahaan fintech ilegal menjadikan konsumen sebagai objek sapi perah dan menjadikan data pribadi mereka sebagai jaminan. “Mereka menjadi teror bagi konsumen. Format perjanjian yang standar (syarat dan ketentuan yang berlaku) pun cenderung tidak adil. Jadi, konsumen harus waspada," tegas dia.

Menurut Tulus Abadi, kasus fintech ilegal muncul akibat rendahnya literasi digital. Konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika membaca pun, mereka tidak paham isi dan substansinya.

"Terlebih lagi banyak ‘jebakan batman’ dengan klausul baku. Konsumen juga tidak paham data pribadinya dijadikan jaminan. Mereka bukan hanya menyadap nomor telepon, email atau alamat, tetapi juga bisa menyadap foto, video, dan segala macam yang dapat disebarkan sebagai jaminan," papar dia.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan konsumen pada 2018 untuk pinjaman fintech lending menempati posisi ketiga dengan jumlah pengaduan 81 kasus. Peringkat pertama diduduki aduan terhadap bank sebanyak 103 aduan, disusul perumahan sebanyak 98 aduan.

Untuk itu, YLKI mengimbau konsumen agar berhati-hati saat melakukan pinjaman online dari fintech lending. YLKI juga mendorong agar pemerintah menyediakan regulasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen.

Rampungkan Pusdafil
Di sisi lain, Wakil Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengatakan, pihaknya segera merampungkan proyek percontohan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Pusdafil merupakan sistem informasi yang dibuat untuk mengawasi rekam jejak (track record) calon debitur fintech. Saat ini ada 10 fintech lending yang ikut proyek percontohan (pilot project).

Sunu menegaskan, pembentukkan Pusdafil merupakan salah satu upaya AFPI memastikan perlindungan konsumen, tidak terkecuali investor atau pemberi pinjaman. Sebab, tidak sedikit debitur yang juga melakukan pinjaman ke beberapa fintech lending sekaligus, yang akhirnya gagal bayar.

"Pusdafil ini akan menjadi sentral data debitur bagi fintech-fintech yang terdaftar di OJK dan AFPI untuk mengetahui track record dan profil risiko sebelum diberikan pinjaman," papar dia.

Kelak, menurut Sunu Widyatmoko, Pusdafil juga akan terkoneksi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang dapat dimanfaatkan banyak orang untuk mengetahui rekam jejak calon debitur.

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menambahkan, Pusdafil akan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh fintech lending yang terdaftar di OJK. “Yang ingin mengajukan perizinan wajib memiliki akses Pusdafil,” tutur dia.

Dia menjelaskan, OJK bersama AFPI menggodok kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sekaligus untuk memastikan bahwa satu orang peminjam tidak meminjam ke banyak fintech secara bersamaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bersama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi, dan Ketua OJK Watch Ahmad Djauhari serta pembicara dan pengurus OJK Watch lainnya berpose di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 16 Juli 2019.

"Agustus ini rencananya sudah live (beroperasi), sekarang ada 10 fintech sedang testing untuk uji coba. Nanti siapa pun fintech terdaftar di OJK wajib punya akses Pusdafil. Ini juga akan terkoneksi ke SLIK, bahkan ke depan akan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan asuransi,” kata Hendrikus.

Menurut Sunu Widyatmoko, arsitektur AFPI terdiri atas policy advocacy, code of conduct (CoC) atau pedoman perilaku sebagai dasar AFPI menjalankan market conduct, literasi dan edukasi, data, pengetahuan, intelijen, dan kolaborasi.

"Sebagai tindakan antisipatif, AFPI juga menerapkan standardisasi dan sertifikasi bagi tim penagihan, yakni pelarangan penyalahgunaan data nasabah dan kewajiban melaporkan prosedur penagihan," papar Sunu.

AFPI, kata Sunu, menerapkan sertifikasi manajemen risiko fintech lending dan melakukan pemutakhiran manajemen risiko pada industri 4.0 bagi seluruh anggotanya. Tidak hanya penagih, AFPI juga tengah melakukan pembekalan dan sertifikasi kepada para pemegang saham, komisaris, dan direksi penyelenggara fintech lending.

Dia menambahkan, AFPI mendukung upaya OJK meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, terutama menyangkut pembatasan akses data digital pribadi oleh fintech lending.

“Selama belum ada undang-undang perlindungan data pribadi yang bisa menjerat pelaku penyalahgunaan data, fintech lending hanya bisa mengakses data tiga fitur dari smartphone nasabah peminjamnya, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi,” tandas dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Komunikasi OJK Watch yang juga Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu menuturkan alasan banyaknya konsumen yang menjadi korban meski isu praktik fintech ilegal banyak beredar.

“Selain literasi yang rendah, tak sedikit konsumen yang greedy. Konsumen rakus, ada satu orang minjam di 20 fintech sekaligus akibat mudahnya akses. Selain itu, pengawasan regulator masih lemah," ujar dia.

Menurut Primus, ada sejumlah solusi yang bisa ditempuh regulator untuk mengurangi atau mencegah fraud (penyelewengan) dan mengantisipasi praktik fintech ilegal, salah satunya memperketat regulasi. “Regulasi fintech harus lebih ketat. Literasi masyarakat juga harus ditingkatkan,” tutur dia.

Langkah lain yang perlu ditempuh regulator, kata Primus, adalah meningkatkan pengawasan dan koordinasi antar-regulator. “Tak kalah penting, pengawasan koperasi hendaknya di bawah OJK, sebab banyak praktif pinjaman secara online mengatasnamakan koperasi sebagai kedok," tegas Primus.

Catatan: Berita ini terbit di harian Investor Daily edisi 17 Juli 2019 dengan judul yang sama.



Sumber: Investor Daily