Dukung Budaya Anti Korupsi, WSKT Wajibkan Kepala Proyek Lapor LHKPN ke KPK

Dukung Budaya Anti Korupsi, WSKT Wajibkan Kepala Proyek Lapor LHKPN ke KPK
Sejumlah pekerja PT Waskita Karya Tbk melakukan renovasi Masjid Istiqlal di Jakarta, Rabu (17/7/19). Proses pengerjaan masjid terbesar di Asia Tenggara itu baru mencapai 2,1 persen. Proyek renovasi Masjid Istiqlal diperoleh Waskita pada tahun 2019 dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp 465.300.998.000. ( Foto: beritasatu / defrizal )
Mashud Toarik / MT Kamis, 18 Juli 2019 | 07:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Emiten sektor konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mendukung imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar BUMN maupun swasta berkomitmen mencegah terjadinya penyimpangan.

Director of Human Capital Management & System Development PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Hadjar Seti Adji Karena mengatakan, WSKT berupaya taat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK dengan tepat waktu.

“Waskita Karya menjadi salah satu perusahaan BUMN yang paling taat dalam menyerahkan LHKPN baik dari segi jumlah peserta maupun ketepatan melaporkan melaporkannya, ujar Hadjar Seti Adji yang merupakan bagian dari jajaran BoD baru Perseroan di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Dia mengklaim, mulai dari level Direksi, hingga kepala proyek (BoD-3), yang keseluruhannya berjumlah hingga 306 personil, mencapai target tepat waktu 100% dalam penyampaian LHKPN tahun 2018 .

“Ini jadi bukti nyata bahwa kami terus berupaya mendukung budaya anti korupsi.” ujar Hadjar.

Sebagai catatan, pada 1 April lalu, KPK mengapreasiasi 215 institusi yang memiliki tingkat kepatuhan hingga 100% dalam penyerahan LHKPN, salah satunya Waskita Karya. Perusahaan pelat merah ini dinilai patuh melaporkan harta kekayaan pejabatnya sebelum tenggat waktu yang ditentukan KPK, yakni 31 Maret 2019.

Perlu diketahui, instansi yang memiliki tingkat kepatuhan LHKPN sempurna tersebut terdiri dari 13 lembaga setingkat kementerian; 65 lembaga DPRD tingkat kabupaten dan kota; 90 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; serta 47 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Adapun Waskita Karya masuk sebagai lembaga dengan tingkat pelaporan LHKPN tertinggi, untuk kategori BUMN.

Ditegaskan Hadjar, Waskita Karya berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

’’Perseroan selalu memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,’’ ujarnya.



Sumber: Majalah Investor