Animo Bekerja Meningkat, Warga Desmigratif Masih Tunggu Bukti

Animo Bekerja Meningkat, Warga Desmigratif Masih Tunggu Bukti
Rumah belajar Desmigratif di Desa Done, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. ( Foto: Heriyanto )
Heri Soba / HS Senin, 22 Juli 2019 | 09:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak ditetapkan sebagai Desa Migran Produktf (Desmigratif) pada tahun lalu, semakin banyak warga yang mau menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) secara legal. Namun, warga masih menunggu kabar dan bukti dari para PMI/TKI yang baru dikirim melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Animo tinggi dari warga itu terpantau Beritasatu.com di Desa Done, Kecamatan Magepanda, Sikka, NTT baru-baru ini yang merupakan salah satu lokasi Desmigratif. Selain Desa Done, ada tiga lagi desa di Kabupaten Sikka yang menjalankan Program Desmigratif. Selama ini, Sikka dan NTT pada umumnya menjadi kantong PMI/TKI yang sebagian besar berangkat ilegal dan minim kompetensi.

Andreas Mbeje, warga Desa Done, menjelaskan dirinya mendengar beberapa warga yang menyatakan berminat untuk berangkat secara legal. Apalagi, istri dari Andreas sendiri baru saja dikirim pada Maret 2019 lalu melalui LTSA di Sikka. Namun, para warga tersebut masih menunggu kabar dan bukti terkait PMI/TKI yang baru dikirim melalui LTSA telah bekerja dengan baik.

“Ada beberapa warga dari desa tetangga yang mau berangkat lagi, tapi mereka ingin mendapatkan kabar dulu, apakah istri saya yang baru dikirim benar-benar mendapat kerja yang layak. Kabar itu baru bisa diterima setelah tiga bulan bekerja di Malaysia,” katanya.

Kabar atau informasi itu ditunggu karena selama ini mayoritas TKI yang dikirim secara ilegal dan banyak yang terlantar setelah tiba di Malaysia. Bahkan, ada beberapa yang mendapat tindak kekerasan, tidak mendapatkan pekerjaan dan kembali lagi ke Indonesia dengan cara ilegal pula.

Petrus Muju yang juga Kepala Desa Done menjelaskan daerahnya selama ini menjadi kantong PMI/TKI lebih dari dua dekade lalu. Dengan program Desmigratif dan LTSA, Desa Done sudah mengirimkan tiga PMI/TKI pada Maret 2019 lalu secara legal.
“Lima yang mendaftar, tetapi hanya tiga yang bisa dikirim ke Malaysia. Dua yang tidak lolos karena faktor kesehatan,” katanya.

Sebagai informasi Desa Done menjadi perhatian khusus dalam menekan jumlah PMI/TKI ilegal. Pada Oktober 2018, desa tersebut dikunjungi langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Saat berdialog dengan warga, Hanif menekankan Presiden Joko Widodo memiliki perhatian besar terhadap isu PMI/TKI di NTT karena termasuk pada zona darurat human trafficking. Untuk itu, dia berpesan kepada pemerintah daerah untuk lebih fokus pada isu peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) NTT dan perlindungan pekerja migran.

Dalam mendukung para PMI/TKI tersebut, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja menggalakkan Program Desmigratif. Sasarannya pada desa-desa kantong PMI/TKI dengan memberikan berbagai pelatihan ketrampilan dan kegiatan usaha ekonomi produktif. Selain pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Program Desmigratif juga memberikan penyuluhan, informasi tentang peluang kerja, membangun koperasi, dan secara bersama mengasuh anak-anak yang ditinggal orang tuanya berangkat ke luar negeri.

Baca : Didukung Kajian, BLK untuk LTSA Sikka-NTT Perlu Dipercepat

Sejalan dengan itu, pemerintah juga membangun LTSA di sejumlah sentra PMI/TKI. Kehadiran LSTA tersebut merupakan salah satu solusi dalam mencegah pengiriman PMI/TKI ilegal atau praktik perdagangan manusia (human trafficking). NTT merupakan salah satu kantong praktik perdagangan manusia dan rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam tiga tahun terakhir, ada ribuan kasus TPPO dan dikirim secara ilegal ke luar negeri tanpa kompetensi tertentu sehingga tidak sedikit yang akhirnya menjadi korban perbudakan dan akhirnya meninggal dunia.

LTSA merupakan layanan bersama dari delapan instansi untuk mempermudah pengiriman dan penempatan TKI/PMI secara legal ke luar negeri. Selain LTSA Sikka, NTT sudah mempunyai tiga LTSA terdahulu yang beroperasi di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang melayani seluruh wilayah di daratan Timor, satu di Kabupaten Sumba Barat Daya melayani seluruh warga dari empat kabupaten di Pulau Sumba.



Sumber: Suara Pembaruan