Rencana Super Holding BUMN, Hasto PDIP Ingatkan Kegagalan Sistem Kapitalisme

Rencana Super Holding BUMN, Hasto PDIP Ingatkan Kegagalan Sistem Kapitalisme
Sekertaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (dua kiri), bersama salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang D.H (kiri), memberikan keterangan pers terkait putusan MK mengenai sengketa hasil Pilpres tahun 2019 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Senin, 22 Juli 2019 | 14:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PDI Perjuangan menanggapi serius terhadap wacana pembentukan super holding. Diingatkan agar sebelum mewujudkannya, perlu dipelajari pengalaman sejumlah perusahaan di sejumlah negara besar seperti krisis melingkupi Deutsche Bank di Jerman serta kasus Lehman Brothers di Amerika Serikat.

Bangkrutnya Lehman Brothers menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan yang dirasakan seluruh dunia, sementara Deutsche Bank yang saat ini tengah menjalani restrukturisasi dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang sama.

Super holding adalah holding raksasa yang membawahi holding-holding BUMN yang sudah dan akan ada, seperti holding BUMN tambang yang dipimpin Inalum, holding semen yang dipimpin Semen Indonesia, dan holding energi yang dipimpin Pertamina.

Yang menjadi perhatian bagi PDIP adalah para menteri sebagai pembantu presiden. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, para pembantu presiden ini wajib memahami hakekat politik ekonomi negara.

"Hal ini guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang ditandai oleh struktur ekonomi yang berkeadilan. Struktur ini harus meminimalkan berbagai bentuk praktik ketidakadilan di sistem perekonomian Indonesia," kata Hasto, Senin (22/7/2019).

Hal itu penting diingatkan oleh partainya, kata Hasto. Sebab dalam perspektif kelembagaan, maka pengelolaan BUMN harus menjadi alat strategis negara guna menjalankan tujuan bernegara. BUMN dengan demikian harus setia pada cita-cita kemanusiaan agar Indonesia berkemajuan dan terbebas dari berbagai bentuk penjajahan di bidang ekonomi.

BUMN juga menjadi instrumen keadilan sosial yang menjadi spirit dasar dari Pancasila harus mengedepankan good corporate governance, memacu diri dengan semangat membangun kedaulatan perekonomian nasional, ke dalam kompetitif, dan keluar bergotong royong melakukan penetrasi pasar global.

Dalam konteks itu, kata Hasto, pihaknya meminta agar pengelolaan BUMN itu harus selalu sejalan dengan semangat pasal 33 UUD 1945.

"Maka mereka yang berpikir membentuk super holding, harus belajar dari krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, serta akhir-akhir ini, bank terbesar di Jerman, Deutche Bank pun mengalami krisis," kata Hasto. Deutsche Bank dilaporkan akan mem-PHK 18.000 karyawannya dalam rangka restrukturisasi.

Diingatkannya, para pendiri bangsa sudah menyampaikan bahaya kapitalisme yang selalu menciptakan krisis. Belum selesai krisis yang satu, akan muncul krisis lainnya, karena itulah mengapa Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Hal ini sebagai koreksi demokrasi barat yang hanya mengedepankan demokrasi politik. Beda dengan demokrasi Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

"Ini alasannya mengapa Pasal 33 UUD 1945 hadir. Semangat membangun sistem perekonomian nasional sebagaimana amanat konstitusi inilah yang dilupakan oleh para penggagas super holding. Apakah mereka lupa dan tidak belajar terhadap bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat dan krisis Deutsche Bank yang terjadi akhir-akhir ini?” ungkap Hasto.

"Maka kami mengingatkan, para pembantu presiden wajib menjalankan perintah konstitusi dengan selurus-lurusnya."



Sumber: BeritaSatu.com