Iklim Investasi Perlu Perbaikan, Ini Usul Dentons HPRP

Iklim Investasi Perlu Perbaikan, Ini Usul Dentons HPRP
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi nasional. ( Foto: Antara )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Rabu, 24 Juli 2019 | 18:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Iklim investasi di Indonesia dinilai perlu diperbaiki, sehingga pelaku usaha bisa mudah menanamkan modalnya. Pasalnya, Indonesia masih butuh banyak investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) guna menggerakkan roda perekonomian. Hal itu diungkapkan Managing Partner Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP law firm), Constant M Ponggawa yang memiiki ratusan klien investor global.

"Indonesia terkenal dengan adanya hambatan investasi," kata Constant M Ponggawa saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Sebelum masuk ke Indonesia kata Constant M Ponggawa, pelaku usaha global akan konsultasi dengan lawyer untuk mengetahui iklim investasi. "Kami mendampingi mereka untuk kelengkapan administrasi investasi," kata Constant M Ponggawa.

Constant M Ponggawa mengungkapkan, berdasarkan konsultasi investor asing pada Denton HPRP, sejumlah hambatan investasi di Tanah Air yakni birokrasi perizinan yang membutuh waktu lama, peraturan tumpang tindih, peraturan daerah tidak sejalan dengan pusat serta aturan ketenagakerjaan yang kurang fleksibel.

Untuk mengantisipasi itu, seharusnya pemerintah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal proaktif agar investor betah ke Indonesia dengan mempermudah kelengkapan dokumen berinvestasi. "Layanan Online Single Submission (OSS) sudah baik karena bisa mempersingkat waktu, dan efisien, tapi aspek lain harus diperbaiki seperti persoalan lahan usaha. Banyak overlaping antara kehutanan dan lingkungan dengan izin usaha," kata Constant M Ponggawa.

Constant M Ponggawa mengusulkan, investasi di atas Rp 10 triliun dilaporkan ke Sekretaris Negara (Sekneg) agar dipantau terus dan tidak diganggu oknum stakeholders baik di pusat atau di daeerah. "Sekneg lalu berikan informasi up date, kalau perlu presiden undang investor, apa yang dibutuhkan mereka," kata Constant M Ponggawa.

Selain itu, pemerintah juga perlu meninggalkan UU yang bermuatan politis. Pasalnya, investor perlu kepastian hukum. "Semua UU harus kita rapihkan dalam satu atap pemetaan nasional yang ramah pada investor," kata Constant M Ponggawa.

HPRP memiliki 13 patner dan 120 lawyer serta menjadi lima besar kantor hukum terbesar di Indonesia. Dengan bergabunnya Denton ke HPRP, maka investor global akan mudah masuk ke Indonesia dan sebaliknya investor Indonesia akan leluasa ekspansi ke luar negeri. Dalam pemeringkatan firma hukum se-Asia oleh sebuah lembaga internasional, Dentons tercatat menempati posisi kedua terbesar per tahun 2017 dengan jumlah partners dan associates sebanyak 4.966 orang. Jaringan firma hukum ini tersebar pada 75 negara di dunia.

Dentons HRPP telah mendampingi sejumlah pembiayaan proyek pemerintah Indonesia di bidang infrastruktur seperti Palapa Ring (paket timur), pembangunan Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat dan Kulonprogo Jawa Tengah serta beberapa proyek pembangunan jalan tol. Dentons HPRP juga terlibat lain mewakili pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau PT Inalum dalam transaksi pengambilalihan saham di PT Freeport Indonesia dari Freeport Mc Moran Inc.



Sumber: BeritaSatu.com