Anggaran Kesehatan 2020 Dua Kali Lipat dari 2015

Anggaran Kesehatan 2020 Dua Kali Lipat dari 2015
Presiden Joko Widodo membacakan RAPBN 2020 di depan Rapat Peripurna DPR, di Jakarta, Jumat (16/8/2019) ( Foto: Istimewa )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 16 Agustus 2019 | 15:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.

"Sesuai amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun 2020 Beserta Nota Keuangannya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pada tahun 2020, kata Presiden Joko Widodo, pemerintah terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas. "Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular," kata Presiden Joko Widodo.

Dia mengatakan, konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas
mencakup 260 kabupaten/kota. "Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. Sedangkan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah juga terus memberikan perlindungan, khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Pada tahun 2020, pemerintah akan menyalurkan
anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

"Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp 1,32 juta per keluarga per tahun," kata Presiden Joko Widodo.

Selain bantuan yang ditujukan pada keluarga tak mampu, pemerintah juga hadir untuk melanjutkan program-program yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM. Semua ini didesain untuk memastikan unit sosial dan ekonomi terkecil di masyarakat, baik keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan uluran tangan, dapat tersentuh langsung oleh program pemerintah.



Sumber: BeritaSatu.com