2020, Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 8,5%- 9%

2020, Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 8,5%- 9%
Kampung kumuh, miskin, dan padat di Jakarta. ( Foto: Antara )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 16 Agustus 2019 | 15:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memprediksi pada tahun 2020 pengangguran turun ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen. Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen. Sementara ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai 0,380.

"Pemerintah juga optimistis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 72,51 pada tahun 2020," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun 2020 Beserta Nota Keuangannya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sebagai gambaran, angka pengangguran menurun dari 5,81 persen pada Februari 2015, menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Sementara penduduk miskin terus menurun dari 11,22 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI. Adapun ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019. Untuk IPM naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi.

Selain meningkatkan pembangunan SDM, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi.

"Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM. Kita juga akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh," kata Presiden Joko Widodo.

Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini, dilakukan dengan memperhatikan value for money.

Di sektor pariwisata, pada tahun 2020 pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Sementara subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG 3 kg, serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu, agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani.

Belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Birokrasi yang tidak melayani dan menghambat investasi, serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, harus dipangkas. Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN, harus dihapus. Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR). Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara.



Sumber: BeritaSatu.com