Daripada Buat Kementerian Investasi, Lebih Baik Perbaiki Sistem Birokrasi

Daripada Buat Kementerian Investasi, Lebih Baik Perbaiki Sistem Birokrasi
Presiden Joko Widodo di dampingi Kepala BKPM Thomas Lembong, meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, 14 Januari 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Herman / FMB Selasa, 20 Agustus 2019 | 20:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam sususan kabinet kerja untuk periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo mewacanakan bakal membentuk kementerian baru untuk mengurus investasi. Namun, adanya kementerian investasi ini dinilai sejumah kalangan tidak akan efektif apabila sistem birokrasi yang dijalankan tidak memberi kemudahan bagi para investor.

“Saya sih setuju saja kalau dibentuk kementerian investasi, tetapi sebetulnya yang lebih penting itu bukannya ada lembaga baru, tetapi lebih ke sistemnya. Ini yang harus dibenahi. Apalagi sekarang kita sudah masuk era digital, tetapi sebagian masih saja manual. Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang sudah digital tetapi begitu masuk ke daerah, semuanya beda lagi. Pakai kertas dan hal-hal lain yang menyulitkan,” kata Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perdagangan, Benny Sutrisno, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (20/18/2019).

Di kesempatan berbeda, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menyatakan, pembentukan kementerian investasi nantinya akan menjadi percuma apabila kinerjanya tak banyak berubah seperti ketika urusan investasi ditangani BKPM.

“Saya melihat urgensinya apa kalau hanya berubah nama. Karena problemnya itu bukan pada kelembagaan dalam konteks birokrasi, tetapi lebih ke aspek struktural,” kata Eko Listiyanto.

Eko melihat ide pembentukan kementerian investasi ini muncul lantaran tidak adanya sinkronisasi antara BKPMD dengan BKPM di pusat. Apalagi sejak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, BKPMD tidak bertanggung jawab langsung ke BKPM, tetapi ke kepala daerah masing-masing.

“Persoalan invetasi kita itu berkaitan dengan bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah dalam menyambut investasi yang masuk. Apa yang diterapkan di pusat bisa menjadi berbeda ketika dijalankan di daerah. Di pusat sudah ada perubahan layanan seperti online single submission (OSS) dan beberapa program yang sifatnya tidak perlu keteribatan kementerian di situ. Tetapi ketika di daerah, penerapannya berbeda lagi karena masalah investasi ini yang tanggung jawab pemdanya, padahal pemerintah maunya in line,” tutur Eko.

Eko menambahkan, investasi di Indonesia sebenarnya berpeluang tumbuh 15 persen tiap tahun. Namun saat ini hanya bisa tumbuh di bawah angka tersebut. Alasannya karena Indonesia masih belum jadi negara emerging market yang dilirik investor. Sebagai perbandingan, pertumbuhan investasi di India mencapai 30 persen sampai 40 persen per tahun, bahkan Vietnam sampai 70 persen.

“Kalau dilihat, para investor dunia itu merilik negara-negara Asia. Tetapi masalahnya bukan kita yang dilirik. Artinya apa? berarti kita harus lebih menarik agar bisa dilirik. Apakah dengan adanya kementerian investasi jadi dilirik? Belum tentu juga. Atau jangan-jangan investor sebetulnya tidak pernah tahu ke mana kalau ingin investasi di Indonesia. Yang diinginkan investor kan bukan adanya BKPM atau kementerian investasi, tetapi kemudahan yang bisa didapatkan saat berinvestasi mulai dari pusat hingga ke daerah. Kalau ini bisa diberikan oleh Vietnam dan Thailand, mengapa kita tidak mencobanya juga. Padahal indeks infrastruktur kita lebih baik dibandingkan Vietnam, tetapi kenapa investor justru lebih melirik Vietnam. Ini yang harus kita pelajari ketimbang mengubah kelembagannya,” kata Eko.



Sumber: BeritaSatu.com