Mobil Pribadi Dibatasi Beli Solar Subsidi

Mobil Pribadi Dibatasi Beli Solar Subsidi
Petugas melayani pembelian solar subsidi di SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (30/7). ( Foto: Antara/Fanny Octavianus )
Rangga Prakoso / FMB Rabu, 21 Agustus 2019 | 18:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pengendalian kuota jenis bahan bakar tertentu tahun 2019. Pengendalian ini dilakukan lantaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi tersebut berpotensi overkuota. Adapun kuota BBM Solar subsidi yang ditetapkan tahun ini sebesar 14,5 juta kilo liter.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan realisasi konsumsi Solar subsidi hingga Juli 2019 kemarin mencapai 9,04 juta kilo liter. Realisasi itu sekitar 62 persen dari kuota Solar subsidi yang ditetapkan tahun ini. Merujuk pada realisasi tersebut maka diproyeksikan adanya potensi overkuota sekitar 0,8 - 1,4 juta kilo liter hingga akhir 2019 nanti.

"BPH Migas telah melakukan sidang komite untuk melakukan pengendalian kuota jenis bahan bakar tertentu terhitung efektif 1 Agustus. Kami mulai melakukan sosialisasi pada September dan Oktober ini," kata Fanshurullah dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Fanshurullah menuturkan pengendalian kuota yang dilakukan yakni membatasi pembelian maksimal 20 liter/hari untuk kendaraan pribadi. Kemudian kendaraan angkutan barang roda empat dibatasi pembelian 30 liter/hari, sementara dengan roda enam atau lebih dibatasi 60 liter/hari. Melarang kendaraan pengangkut hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan menggunakan Solar subsidi. Mobil tangki BBM, CPO, dump truk, truk trailer, truk gandeng, mobil molen dilarang menggunakan Solar subsidi.

Pengendalian ini juga menyasar usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air menggunakan motor tempel, dilarang menggunakan Solar subsidi. Kendaraan dengan plat warna merah, mobil TNI/Polri, sarana transportasi air milik pemerintah dilarang menggunakan Solar subsidi. "Pertamina wajib menyediakan BBM non subsidi untuk mengantisipasi terjadinya antrian di SPBU," ujar Fanshurullah.

Dikatakannya pengendalian ini dilakukan agar kuota Solar subsidi yang ditetapkan mencukupi hingga akhir tahun. Pihaknya belum mengusulkan adanya penambahan kuota Solar subsidi. Namun menyerahkan kepada Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan maupun DPR bila di Oktober nanti kuota Solar tidak mencukupi. "Tugas kami memastikan Solar subsidi tepat sasaran dengan kuota 14,5 juta kilo liter," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com