5 Masalah Penghambat Tercapainya Target Pajak 2020

5 Masalah Penghambat Tercapainya Target Pajak 2020
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Herman / MPA Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Nota Keuangan RAPBN 2020 telah disampaikan Pemerintah kepada DPR pada 16 Agustus 2019 lalu. Pendapatan negara dalam RAPBN 2020 direncanakan sebesar Rp 2.221,5 triliun, atau naik sebesar 9,40% dibandingkan outlook 2019. Kenaikan ini dilakukan salah satunya melalui kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 13,31%.

Peneliti Indef yang juga aktif di Center Innovation and Digital Economy, Nailul Huda menyampaikan, target pertumbuhan pajak sebesar 13,31% ini cukup berat untuk diwujudkan, apalagi jika melihat outlook 2019, di mana target pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya 8,18% atau sesuai dengan pertumbuhan natural perpajakan.

Menurut Huda, ada lima permasalahan yang harus dihadapi Pemerintah untuk dapat mewujudkan target naikkan penerimaan perpajakan 13,31% sesuai dalam RAPBN 2020. Permasalahan pertama adalah program perpajakan tahunan yang dinilainya semakin tidak efektif. Pertumbuhan penerimaan hingga masa pelaporan SPT (bulan April) melambat. Di tahun 2019 dari program SPT tahunan, pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya 1,02%. Padahal di 2017, pertumbuhan penerimaan perpajakan pada masa penerimaan SPT mencapai 19,22%.

“SPT tahunan kali ini juga hanya menghasilkan 24,53% dari target tahun 2019, menurun dari tahun lalu yang mencapai 26,91%. Ini menandakan pesta pelaporan pajak tahunan di tahun ini kurang berhasil,” kata Nailul Huda dalam diskusi online Indef, Kamis (22/8/2019).

Permasalahan kedua adalah rasio SDM perpajakan terhadap jumlah penduduk yang masih sangat rendah di Indonesia, di mana rasionya 1:5.293 penduduk. Jika dihitung berdasarkan jumlah Wajib Pajak (WP), rasionya juga masih 1:936 WP. Artinya beban SDM perpajakan masih sangat tinggi. Permasalahan ketiga adalah tingkat kepatuhan perpajakan yang menurun drastis. Hingga Juni 2019, tingkat kepatuhan hanya 67,4%, turun dari angka 72,6% pada 2017.

“Permasalahan keempat adalah kebijakan yang pro pebisnis. Tax Amnesty jilid I terbukti tidak terlalu efektif hasilnya. Karena itu, Tax Amnesty jilid II perlu dipertanyaka, terlebih usulan ini datang dari pengusaha yang memang mengincar pengampunan pajak lagi. Selain itu, penurunan tarif juga tidak serta merta efektif meningkatkan penerimaan perpajakan,” papar Huda.

Permasalahan kelima adalah inefisiensi dan tidak efektifnya relaksasi fiskal. Huda mengungkapkan, belanja pajak dari tahun 2016 ke 2018 selalu meningkat. Terakhir pada tahun 2018, belanja pajak sebesar Rp 221,3 triliun. Namun yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5% dan pertumbuhan sektor industri manufaktur terus melambat. “Artinya insentif fiskal yang sebegitu besar tidak efektif dan cenderung dinikmati golongan tertentu,” ungkap Huda.



Sumber: BeritaSatu.com