Keuangan Digital Dorong Masyarakat Terjerat Utang Berlebihan

Keuangan Digital Dorong Masyarakat Terjerat Utang Berlebihan
Wimboh Santoso. ( Foto: ID/Hari Gunarto )
Hari Gunarto / AB Senin, 26 Agustus 2019 | 12:35 WIB

Solo, Beritasatu.com - Revolusi digital yang melanda sektor keuangan, dengan lahirnya keuangan digital dan financial technology (fintech) berpotensi mendorong terjadinya finansialisasi, yakni “menjerumuskan” masyarakat marjinal pada kondisi ketergantungan terhadap utang yang berlebihan dan tidak produktif.

Revolusi digital juga membuat berbagai regulasi dan undang-undang menjadi kedaluwarsa. Berbagai teori ekonomi-keuangan konvensional, proyeksi dan asumsi yang mendasarkan pada ekonometris menjadi tidak relevan. Di sektor keuangan, kondisi ini dapat memicu terjadinya pelemahan fungsi intermediasi lembaga keuangan incumbent.

Demikian benang merah pidato Wimboh Santoso, ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengukuhannya sebagai guru besar tidak tetap bidang manajemen risiko pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jawa Tengah, Senin (26/8/2019). Acara dihadiri, antara lain pejabat OJK, Bank Indonesia, para bankir dan pengusaha, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Wimboh Santoso (tengah) bersama Rektor UNS Jamal Wiwoho.

Dalam pidato berjudul Revolusi Digital: New Paradigm”di Bidang Ekonomi dan Keuangan, Wimboh menyatakan pesatnya kehadiran teknologi telah merevolusi gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pergeseran di tatanan ekonomi dan landscape sektor jasa keuangan yang akan menimbulkan distorsi dalam masa transisinya. Di satu sisi, kehadiran teknologi diharapkan menjadi solusi bagi peningkatan daya saing ekonomi dan terbukanya akses keuangan masyarakat. Namun di sisi lain menimbulkan potensi risiko teknologi yang besar, sehingga diperlukan pedekatan baru dalam melihat proyeksi ekonomi dan potensi risikonya terhadap stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen.

”Pesatnya inovasi teknologi telah mengubah perilaku dan gaya hidup individu yang kemudian terakumulasi menjadi budaya digital,” kata Wimboh, lulusan PhD Loughborough University, Inggis ini.

Budaya digital ini telah merevolusi gaya hidup dan perilaku masyarakat di berbagai bidang, mulai gaya hidup berbelanja lewat e-commerce, gaya hidup bertransportasi dengan hadirnya ride sharing provider, dan di bidang edukasi dengan banyaknya program-program pendidikan online sejalan dengan munculnya e-learning dan e-library.

“Juga telah melahirkan model-model bisnis baru, di antaranya berupa layanan peer-to-peer lending dan sharing economy,” katanya.

Dari 265 juta penduduk di Indonesia, 178 juta merupakan pengguna telepon seluler, 171,17 juta merupakan pengguna internet, dan 130 juta merupakan pengguna media sosial aktif. Namun di sisi lain, kata Wimboh, ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 juga telah mendorong kompleksitas konfigurasi tata kelola ekonomi serta memberikan beberapa implikasi yang cenderung tidak diharapkan dan dapat mendistrosi pasar.

Studi IMF (2019) menunjukkan bahwa kekuatan pasar (market power) perusahaan-perusahaan besar meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir akibat penguasaan teknologi oleh mereka.

Wimboh mengutip sebuah studi yang menyebutkan transformasi digital akan menyebabkan biaya produksi menjadi lebih murah sehingga menurunkan daya tawar negara berkembang dalam konteks biaya tenaga kerja. Hal ini menyebabkan penurunan upah riil tenaga kerja di negara berkembang yang pada akhirnya akan menyebabkan pelebaran kesenjangan dalam pendapatan.

Wimboh mencontohkan, 47% pekerjaan di Jerman dapat digantikan oleh mesin dan teknologi otomatisasi. Potensi penurunan permintaan tenaga kerja terampil berkisar antara 13-22%.

Berbagai inovasi telah melahirkan fintech dan keuangan digital (digital finance). Dalam dua tahun terakhir, fintech peer-to-peer (P2P) lending berkembang pesat di Indonesia. Hingga awal Agustus 2019, terdapat 127 platform pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan total pinjaman yang dikeluarkan sebesar Rp 44,8 triliun kepada 9,7 juta rekening nasabah.

Namun demikian, teknologi juga menimbulkan tantangan, baik dari persaingan yang tidak berimbang antara start-up fintech dengan lembaga keuangan tradisional yang berpotensi mengakibatkan disrupsi di sektor keuangan sampai dengan potensi munculnya berbagai risiko terkait dengan teknologi.

“Terjadi juga pelemahan fungsi intermediasi lembaga keuangan incumbent,” kata Wimboh.

Kompetisi Tidak Sehat
Revolusi digital juga memberikan konsekuensi yang tidak diharapkan di sektor jasa keuangan. Pertama, kehadiran perusahaan fintech lending dapat berpotensi menghadirkan kompetisi yang tidak sehat (predatory competition) terutama bagi industri perbankan, perusahaan multifinance, dan lembaga keuangan mikro karena irisan yang kuat dari target pasar yang disasar.

Kedua, risiko siber akibat kerusakan teknologi yang digunakan dapat menyebabkan kerugian operasional dan penurunan reputasi.

Ketiga, batas antara perusahaan perbankan dan perusahaan teknologi makin kabur, yang kemudian masuk memberikan layanan jasa keuangan (dan perbankan).

Isu lain terkait revolusi digital adalah kehadiran mata uang digital (cryptocurrency). Di Indonesia, pertumbuhan harga Bitcoin telah mendorong inflasi dan apresiasi terhadap mata uang lokal. Ke depan, kehadiran mata uang digital perlu diantisipasi oleh pemerintah dan regulator di bidang moneter dan keuangan karena memengaruhi tata kelola moneter dan stabilitas keuangan di waktu yang akan datang.

OJK telah memetakan potensi risiko dengan menjamurnya perusahaan fintech, di antaranya adalah munculnya potensi regulatory arbitrage antara industri keuangan formal, seperti perbankan yang highly regulated dengan industri fintech yang cenderung kurang diregulasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan.

Perusahaan fintech akan cenderung menghindari regulatory cost, seperti kewajiban permodalan minimum. Begitu juga semakin maraknya apa yang dinamakan shadow banking dan potensi risiko sistemik dari ketersambungan teknologi.

Wimboh juga mengingatkan risiko usaha fintech, antara lain adalah kegagalan sistem, kesalahan informasi, kesalahan transaksi, keamanan data, lemahnya penerapan prinsip-prinsip know your customer (KYC), suku bunga terlalu tinggi akibat posisi tawar yang tidak setara, dan juga potensi kejahatan siber.

Finansialisasi
Akhirnya, kata Wimboh, kehadiran keuangan digital berpotensi menimbulkan finansialisasi (financialization). Artinya, keuangan digital menjadi alat untuk memarginalkan sebagian masyarakat yang saat ini telah termarjinalkan melalui ketergantungan pada utang yang berlebihan dan tidak produktif.

Revolusi digital membuat ilmu ekonomi dan keuangan konvensial menjadi kurang relevan dengan semakin semakin kecilnya asimetris informasi. Akibatnya, kebijakan dan kondisi pasar dapat dengan cepat ditransmisikan secara global. Regulasi dan keuangan juga menjadi kedaluwarsa.

Untuk itu, kata Wimboh, dibutuhkan pendekatan baru bagi pemerintah dan otoritas keuangan yang lebih dinamis dan kontekstual agar manfaatnya dapat optimal, tetapi risikonya dapat dimitigasi dengan baik. Adopsi teknologi dalam pendekatan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan menjadi suatu keharusan.

Menyadari potensi risiko dan konsekuensi seiring dengan adanya revolusi digital di sektor keuangan, perlu adanya perubahan paradigma di dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan.

Pertama, teknologi telah menyebabkan informasi dapat terdiseminasi supercepat dan secara dramatis menurunkan adanya informasi asimetri. Hal itu akan mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan, sehingga tidak ada yang bisa menggunakan pendekatan dengan merahasiakan informasi sebagai suatu competitive advantage di pasar keuangan.

Kedua, asumsi ekonomi fundamental jangka panjang sudah tidak relevan lagi karena perubahan mendadak dari suatu kebijakan dan kondisi pasar akan dapat langsung ditransmisikan secara global. Hal ini telah mengubah cara pandang proyeksi ekonomi dan manajemen risiko yang lebih mengandalkan kepada informasi terkini yang diperoleh jika dibandingkan dengan proyeksi time series secara tradisional.

Penggunaan data historis sebagai basis untuk melakukan prediksi, umumnya dianalisis dengan pemodelan ekonometrik, menjadi kurang relevan dalam konteks ini sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan baru dalam melakukan analisis ekonomi yang lebih dinamis dan lebih kontekstual.

“Siklus ekonomi dan keuangan menjadi lebih unpredictable sehingga risiko terbesar yang harus kita waspadai adalah perubahan teknologi. Siapa yang menguasai teknologi adalah the winner,” kata Wimboh.

Selain itu, potensi disintermediasi keuangan yang berkaitan dengan kemungkinan hilangnya institusi-institusi jasa keuangan seharusnya dimitigasi sejak awal dan menjadi perhatian utama regulator. Potensi disintermediasi berimplikasi besar terutama pada pengurangan tenaga kerja. Kebijakan linkage maupun konsolidasi antar-institusi sektor jasa keuangan menjadi salah satu opsi dalam kerangka mitigasi potensi adanya disintermediasi tersebut.

Dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam menformulasikan regulasi dan pengawasannya agar inovasi keuangan fintech tetap dapat didorong, tetapi tetap dalam koridor terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan dan terlindunginya kepentingan nasabah.

Itu sebabnya, prinsip pendekatan pengaturan dan pengawasan perusahaan fintech adalah mendorong transparansi, berhorizon jangka panjang agar menerapkan tata kelola yang lebih baik, serta mewujudkan smooth transition dalam persaingan untuk memitigasi distorsi dari kehadiran industri fintech.

Untuk itu, lanjut Wimboh, beberapa kerangka teknis dapat diadopsi, di antaranya pertama, melalui penerapan pengawasan perilaku pasar (market conduct). Kedua, regulatory sandbox sebagai wadah untuk uji coba dan pengujian inovasi keuangan digital sebelum dipasarkan secara masif. Ketiga, penegakan hukum di industri fintech mutlak, terutama fintech ilegal.

Keempat, perlu kerja sama dan harmonisasi pengaturan lintas batas antar otoritas di tingkat regional dan internasional, serta kelima, pencegahan terjadinya financialization kepada masyarakat yang termarjinalkan oleh ketergantungan pada utang yang berlebihan.

Selain itu, otoritas harus mendorong diimplementasikanya regulatory technology (regtech) dan supervisory technology (suptech). Suptech akan meningkatkan efisiensi proses pengawasan melalui penggunaan otomasi dan penyederhanaan alur kerja. Dengan demikian, potensi risiko sistemik dari digitalisasi ekonomi dan keuangan akan dapat dimitigasi.

Wimboh juga mengingatkan tantangan besar bagi perguruan tinggi di era revolusi digital. Revolusi digital telah memungkinkan delivery dari pendidikan disampaikan secara online. Perguruan tinggi harus melakukan revitalisasi dan reidentifikasi keunggulan kompetitifnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini. 



Sumber: Investor Daily