Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp 466 Triliun

Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp 466 Triliun
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (kiri), mengumumkan ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Desember 2019. (Foto: Antara)
Novy Lumanauw / WBP Senin, 26 Agustus 2019 | 15:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (26/8/2019) di Istana Negara, Jakarta secara resmi mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Wilayah ibu kota baru itu berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa. Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan. Perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun,” kata Kepala Negara saat memberikan keterangan pers di Istana Negara.

Ia mengatakan, dari total Rp 466 triliun yang dianggarkan, 19 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Itu pun terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN,” jelas Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, pemindahan ibu kota pemerintah menjadi sangat penting karena pemerintah tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk. Selain itu, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah serta polusi udara dan air yang harus segera ditangani.

“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, tapi karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” kata Presiden Jokowi.

Hadir kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaaan Umum Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.



Sumber: Investor Daily