Permintaan Rumah Tapak Diprediksi Naik 8%

Permintaan Rumah Tapak Diprediksi Naik 8%
Perumahan di kawasan Serpong. FOTO: BeritaSatu Photo/Emral ( Foto: emral / emral )
Edo Rusyanto / EDO Selasa, 27 Agustus 2019 | 08:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pasar properti hunian di Indonesia dinilai masih sangat potensial. Selain ditopang oleh laju pertumbuhan penduduk, juga karena selisih pasokan dan permintaan (backlog) hunian di Indonesia masih tinggi, yakni 11,4 juta unit. Sampai akhir 2019, permintaan rumah tapak bakal naik 8% dibandingkan 2018.

"Kami meyakini bahwa peluang bisnis properti hunian tapak maupun vertikal masih cukup besar," ujar Aulia Firdaus, chief executive officer (CEO) Repower Asia Indonesia, salah satu pengembang properti di Jabodetabek, di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Dia menambahkan, potensi tersebut salah satunya mengingat rumah tapak masih diminati konsumen, terutama dari segmen keluarga, termasuk keluarga usia muda. Karena itu, Repower Asia terus mengembangkan proyek rumah tapak di Depok, Jawa Barat.

"Bisnis hunian masih sangat potensial karena antara pasokan dan permintaan selisihnya cukup besar. Pasokan lebih kecil dibandingkan permintaan," kata Joko Suranto, ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat, di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menyebutkan, di tingkat nasional backlog mencapai sekitar 11,4 juta unit, lalu pertumbuhan permintaan sekitar 800 ribu unit per tahun. Untuk di Jawa Barat, backlog hunian ditaksir sekitar 2,5 juta unit. "Padahal, kemampuan pasokan para pengembang properti berkisar 400-500 ribu unit per tahun," ujarnya.

Dalam kaca mata pengamat bisnis properti, Panangian Simanungkalit, sampai dengan akhir tahun 2019, permintaan rumah tapak bakal meningkat berkisar 6-8% dibandingkan dengan tahun lalu.

“Kapitalisasi pasar perumahan sampai dengan akhir tahun 2019 saya perkirakan berkisar Rp 110-120 triliun,” papar dia.

Melihat tingginya kebutuhan akan hunian, pemerintah sejak tahun 2015 mencanangkan Program Sejuta Rumah (PSR). Lewat program itu pemerintah menggulirkan dana subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu dana subsidi yang digulirkan pemerintah adalah melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sejak 2010 hingga 24 Agustus 2019, penyaluran subsidi melalui KPR berskema FLPP jumlahnya mencapai Rp 41,94 triliun untuk 631.122 rumah.

Sepanjang rentang empat tahun terakhir, 2015-2018, pemerintah mengklaim bahwa torehan PSR terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015, disebutkan bahwa PSR merealisasikan sebanyak 699.770 unit. Lalu, tahun 2016 (805.169 unit), 2017 (904.758 unit), dan 2018 (1.132.621 unit). Untuk 2019, pemerintah menargetkan pembangunan 1,25 juta rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A Hamid pernah mengatakan, tantangan kedepan antara lain adalah ketersediaan lahan di kawasan strategis. Terutama, untuk membangun rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu cara mengatasi hal itu misalnya dengan membangun rumah susun (rusun) dekat dengan stasiun kereta atau transit oriented development (TOD). Lalu, membangun rusun dengan kombinasi pasar seperti Rusun Pasar Rumput, Jakarta setinggi 25 lantai berjumlah tiga menara.



Sumber: Investor Daily