GP Jamu Apresiasi Dukungan BPOM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

GP Jamu Apresiasi Dukungan BPOM

Selasa, 27 Agustus 2019 | 17:23 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Indonesia (GP Jamu), Charles Saerang, mengungkapkan, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) selama ini telah membantu dan membina industri jamu di Indonesia. Sebagai regulator, wewenang BPOM untuk jamu harus ditambah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) POM yang akan disahkan DPR.

"Kami sudah meminta poin pembinaan jamu masuk dalam rancangan undang-undang pengawas obat dan makanan, karena memang selama ini yang membina kita kan BPOM. Namun, rupanya mereka (DPR, red) punya pandangan lain. Mereka akan menurunkannya dalam peraturan tersendiri," ujar Charles, Selasa (27/8/2019).

Kepala BPOM, Penny K Lukito.

Charles mengatakan, selama ini jamu masuk di bawah Kementerian Kesehatan (Kemkes), maka semua unsur keindustriannya tidak bisa berkembang. Selama di bawah kementerian, ruang lingkupnya hanya sebatas regulasi-regulasi.

"Apalagi RUU Kesehatan saat ini sedang digodok. Bayangkan kalau dijalankan, bagaimana suramnya industri jamu kita. Misalnya kalau campuran bahannya melebihi dari yang dicantumkan, bisa dianggap pidana. Temulawak lima gram tapi sebenarnya enam gram, itu akan terkena pasal pidana," tandas Charles.

Charles menambahkan, empat tahun yang lalu pihaknya pernah mendiskusikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapat sinyal positif bahwa jamu akan dimasukkan di bawah Kementerian Perindustrian (Kemperin).

"Jamu ini kan bukan obat. Ini adalah minuman tradisional yang perlu dikembangkan industrinya. Kalau hanya regulasi yang dikedepankan, pengusaha jamu akan kesulitan," tambahnya.

Menurut Charles, dari 1.200 pabrik jamu yang ada, saat ini hanya tersisa 800 pabrik. Hal ini disebabkan karena regulasi yang dibuat telah menghambat perkembangan industri, seperti industri bahan alami dan industri bahan pengembangan jamu yang belum ada.

"Termasuk juga industri perdagangannya. Ini yang disadari oleh Presiden Jokowi bahwa jamu harus masuk ke perindustrian. Untuk ke arah sana, harus melalui DPR," paparnya.

Charles mengapresiasi langkah BPOM yang baru-baru ini memfasilitasi GP Jamu dalam penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan pengusaha importir Tiongkok di ajang The 2nd China Traditional Chinese Medicine Industry Expo (TCMIE), di Guansu. Keberhasilan menembus pasar Tiongkok ini merupakan hasil dari roadshow Kepala BPOM dan Tim Badan POM serta Tim GP Jamu secara insentif dalam waktu yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama.

"Saya sangat berterima kasih kepada BPOM sudah mempromosikan jamu ke Tiongkok, karena sebagai regulator sudah membantu kita," ungkapnya.

Charles berharap, BPOM juga bisa membantu industri jamu menembus pasar Tiongkok sesuai dengan peraturan dan regulasi negara tersebut.

"Tiongkok itu sangat ketat. Kalau sudah dapat izin di negaranya, maka dibutuhkan izin lagi ke masing-masing provinsi yang ada di sana. Butuh waktu setidaknya 15 tahun agar produk jamu kita bisa penetrasi di sana," jelasnya.

Menurut Charles, penandatanganan MoU tersebut harus bisa diimplementasikan. Karena itu peran Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia juga sangat diharapkan.

"Kadin Indonesia bisa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Kadin mereka supaya jamu bisa masuk ke pasar Tiongkok secara total, demikian juga sebaliknya," pungkas Charles.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ananta Wahana: Manfaat Asuransi Luar Biasa

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ananta Wahana menegaskan manfaat asuransi luar biasa.

EKONOMI | 19 September 2021

Kawasan Industri Berikan Kontribusi Signifikan untuk Ekonomi Daerah

Kemperin terus mendorong peran kawasan industri (KI) untuk dapat memberikan kontribusi signfikan bagi ekonomi daerah dan nasional.

EKONOMI | 19 September 2021

Menteri Teten Dorong UMKM Jadi Bagian Rantai Pasok Global

Kemkop UKM tengah membuat master plan agar wsaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok industri pembuat komponen.

EKONOMI | 19 September 2021

Pemerintah Akan Kaji Ulang Tingkat IJP KUR Askrindo dan Jamkrindo

Tingkat imbal jasa penjaminan (IJP) kredit usaha rakyat (KUR) pada PT Askrindo dan PT Jamkrindo sebesar 1,175% dinilai belum sesuai dengan risikonya.

EKONOMI | 19 September 2021

Bank KB Bukopin Partial Delisting, Bosowa Terdepak

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) melakukan partial delisting efektif dilakukan pada Senin (20/9/2021).

EKONOMI | 19 September 2021

KoinWorks Kembali Dipercaya Lendable Inc Salurkan Pembiayaan Rp 435 Miliar

KoinWorks kembali dipercaya Landable Inc untuk menyalurkan pembiayaan modal usaha senilai US$ 30 juta atau sekitar Rp 435 miliar.

EKONOMI | 19 September 2021

Tiga Tahapan BRI Pasca-Rights Issue

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) melakukan aksi korporasi rights issue guna mengembangkan ekosistem ultramikro.

EKONOMI | 19 September 2021

La Nyalla: Impor Bukan Solusi Kenaikan Harga Jagung

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa impor tidak bisa dijadikan solusi atas masalah tingginya harga jagung.

EKONOMI | 19 September 2021

Kisah Evergrande, Raksasa Properti Tiongkok yang Terancam Bangkrut

China Evergrande Group, perusahaan properti terbesar kedua di Tiongkok berdasarkan penjualan, terancam bangkrut karena terlilit utang hingga US$ 300 miliar.

EKONOMI | 19 September 2021

Desmigratif Hadirkan Pelindungan Komprehensif untuk Pekerja Migran dan Keluarganya

Kemnaker menghadirkan program Desmigratif dengan tujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarga.

EKONOMI | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Barcelona vs Granada: Tuan Rumah di Atas Angin

Barcelona vs Granada: Tuan Rumah di Atas Angin

BOLA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings