Menkeu Perkirakan Defisit BPJS Kesehatan Jadi Rp 32,8 T
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkeu Perkirakan Defisit BPJS Kesehatan Jadi Rp 32,8 T

Selasa, 27 Agustus 2019 | 17:49 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan BPJS Kesehatan akan mengalami peningkatan defisit keuangan perusahaan pada 2019 hingga Rp 32,8 triliun atau bertambah Rp 4,5 triliun dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 29,3 triliun.

Estimasi terbaru defisit tersebut berasal dari pengalihan (carry over) defisit tahun lalu ditambah beban pembayaran tagihan rumah sakit sejak awal tahun kemarin yang tidak mampu dikompensasi penerimaan iuran penerima manfaat.

"Apabila jumlah iuran tetap sama, jumlah peserta seperti yang ditargetkan, proyeksi manfaat maupun rawat inap dan jalan seperti yang dihitung, maka tahun ini jumlah deifisit BPJS seperti dalam rapat kerja akan meningkat dari Rp 28,35 triliun hingga Rp 32,84 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat gabungan Komisi XI dan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

BPJS Kesehatan, ujar Sri Mulyani, masih memiliki carry over defisit keuangan sebesar Rp 9,1 triliun dari tahun lalu. Menurutnya, kenaikan potensi defisit keuangan tahun ini terjadi akibat banyak faktor yang salah satunya adalah tidak naiknya iuran kepesertaan. Padahal sesuai aturan, kata Sri Mulyani, tarif iuran seharusnya disesuaikan setiap dua tahun sekali.

"Pilhan pemerintah saat ini, apakah iuran bisa disesuaikan karena memang dengan kita melakukan langkah-langkah tertentu. Kalau itu dilakukan untuk menangani BPJS Kesehatan yang tetap bolong (defisit) karena iuran underprice (terlalu murah)," ujar dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukanlah perihal mudah karena kebijakan tersebut bersifat tidak populis. Padahal arus keuangan (cashflow) BPJS Kesehatan selalu tekor sejak perusahaan itu berdiri pada 2014.

"Iuran ini menyangkut beban masyarakat sehingga proses kebijakan tertunda. Pemerintah mencoba memikirkan dan terus menyampaikan bahwa di satu sisi JKN baik tapi harus berkelanjutan dan di sisi lain jangan membuat beban," ujar dia.

Sri Mulyani menyebutkan telah mendapat informasi mengenai usulan kenaikan tarif iuran kepesertaan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang disampaikan terlebih dahulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun usulan kenaikan tarif dari DJSN adalah untuk penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 42.000 per jiwa atau meningkat dari yang berlaku sekarang Rp 23.000 per jiwa.

Untuk iuran peserta penerima upah (PPU) badan usaha sebesar lima persen dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta atau naik dari yang sebelumnya Rp8 juta. Sedangkan iuran PPU pemerintah sebesar lima persen dari penghasilan (take home pay) dari yang sebelumnya lima persen dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga.

Selanjutnya, iuran untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) untuk kelas 1 menjadi Rp120.000 dari sebelumnya Rp 80.000 per jiwa. Kelas 2 menjadi Rp 75.000 per jiwa dari yang sebelumnya Rp 51.000 per jiwa. Kelas 3 menjadi Rp 42.000 dari yang sebelumnya Rp 25.500 per jiwa.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA LAINNYA

Investasi Data Center Terkendala Infrastruktur Jaringan dan Pasokan Listrik

Kurangnya infrastruktur jaringan dan pasokan listrik yang tidak stabil, menjadi faktor penghambat masuknya investasi data center di Indonesia.

EKONOMI | 23 September 2021

Ananta Wahana: ASDP Menyulap Pelabuhan Merak Secara Revolusioner

Ananta Wahana menyebut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyulap Pelabuhan Merak secara revolusioner.

EKONOMI | 23 September 2021

GNA Group Kembangkan Hunian Sehat Golden Flower di Legok Banten

Golden Flower merupakan hunian premium yang dikembangan GNA Group dengan mengusung konsep kawasan sehat, bernuansa hijau, asri dan modern.

EKONOMI | 23 September 2021

BI Ingatkan 156 Money Changer di Jakarta Segera Urus Izin Sebelum 7 Oktober

Bank Indonesia (BI) memperingatkan 156 usaha money changer di Jakarta untuk mengurus izin sebelum tenggat 7 Oktober 2021.

EKONOMI | 23 September 2021

Tanrise Property Targetkan Serah Terima TritanHub Awal 2022

Belinda Tanoko menegaskan, hingga saat ini penjualan unit TritanHub telah mencapai 35% dari total 146 unit yang direncanakan.

EKONOMI | 23 September 2021

Ekspansi Pasar, Platform Hotel Pouchnation Galang Pendanaan

PouchNATION menggalang putaran pendanaan dari investor SOSV, Artesian, Found Ventures, Huashan Capital dan Traveloka.

EKONOMI | 23 September 2021

Jual 303,14 Juta Saham Treasury, PTBA Raih Rp 691,7 Miliar

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan pengalihan atau menjual saham treasury sebanyak 303,14 juta saham.

EKONOMI | 23 September 2021


Anak Usaha Nusantara Infrastructure Teken MoU Garap Air Bersih di Manado

PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) melalui anak usahanya PT Potum Mundi Infranusantara (POTUM) garap pengelolaan air bersih di Manado.

EKONOMI | 23 September 2021

Tagih Utang Rp 157 Miliar, Satgas BLBI Kembali Panggil Kwan Benny Ahadi

Satgas BLBI kembali melakukan panggilan penagihan kepada Kwan Benny Ahadi yang memiliki utang BLBI sebesar Rp 157,728 miliar.

EKONOMI | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kendalikan Banjir Jakarta, Anies Kembali Targetkan 2 Hal Penting Ini

Kendalikan Banjir Jakarta, Anies Kembali Targetkan 2 Hal Penting Ini

MEGAPOLITAN | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings