Menkeu: BI dan OJK Idealnya Tetap di Jakarta

Menkeu: BI dan OJK Idealnya Tetap di Jakarta
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional di kantor Direktorat Pajak, Jakarta, 27 Agustus 2019. ( Foto: Beritasatu / Primus Dorimulu )
Primus Dorimulu / HA Rabu, 28 Agustus 2019 | 06:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika Jakarta hendak dijadikan pusat keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus tetap di Jakarta. Bila kedua institusi ini ikut dipindahkan, lembaga keuangan -- perbankan, asuransi, dan sebagainya -- akan ikut pindah.

Namun, dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (27/8/2019) malam, Sri Mulyani mengatakan pihaknya ingin melihat lebih dahulu master plan atau rencana tata ruang ibu kota baru.

"Yang ikut pindah ke ibu kota baru kementerian, lembaga, dan badan mana saja?" tanya Sri Mulyani.

Pasal 5 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan, BI berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 3 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan OJK berkedudukan di ibu kota negara RI. Agar BI dan OJK tidak ikut dipindahkan, DPR perlu mengamendemen kedua UU ini.

Hadir pada kesempatan itu Wamenkeu Mardiasmo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, dan para dirjen Kemkeu.

Aset Pemerintah
Aset pemerintah pusat di DKI Jakarta sekitar Rp 1.123 triliun. Lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), biaya pembangunan kota baru sebesar Rp 486 triliun akan teratasi. Dari jumlah itu Rp 93,5 triliun atau 19,2 persen akan dipenuhi dari APBN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menganggarkan pembangunan infrastruktur di lokasi baru ibu kota negara pada RAPBN 2020. Pada APBN tahun berjalan pun ada anggaran dari dua kementerian itu, di antaranya untuk survei ibu kota baru.

"Kami lihat dulu master plan-nya. Tapi, yang pasti APBN ikut membiayai sesuai porsi yang ditetapkan Presiden," ujar Sri Mulyani.

Aset pemerintah dan lembaga di pusat, kata Menkeu, akan ditelaah. Tidak semua boleh ditukargulingkan. Ada aset yang memiliki nilai historis tinggi. Aset seperti itu tidak dijual, melainkan dijadikan heritage atau warisan budaya.

Berdasarkan revaluasi aset yang diadakan tahun 2017-2018, nilai aset gedung pemerintah di Jakarta mencapai Rp 1.123 triliun. Aset ini mencakup gedung dan tanah, tidak termasuk nilai historis.

Nilai aset pemerintah yang terletak di Segitiga Emas, Jakarta, mencapai Rp 354 triliun. Aset ini tidak termasuk Istana Negara.

Sebelum Desember 2015, total aset pemerintah, pusat, dan daerah se-Indonesia sebesar Rp 1.800 triliun. Sedangkan berdasarkan revaluasi terakhir, 2017-2018, nilai aset gedung pemerintah se-Indonesia mencapai Rp 5.800 triliun atau naik Rp 4.000 triliun.

Pertumbuhan Berkualitas
Meski laju pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir rata-rata 5% lebih, demikian Menkeu, dari sisi kualitas cukup bagus. Kondisi ini terlihat pada rasio Gini yang turun dari 0,410 tahun 2015 ke 0,382 tahun 2019. Angka kemiskinan sudah mencapai single digit, yakni 9,6%. Penduduk stunting juga sudah menurun dari 38% ke 30% dalam lima tahun terakhir.

Kondisi ini, kata Menkeu, dapat dicapai, antara lain berkat belanja pemerintah yang cukup banyak dialokasikan untuk masyarakat menengah-bawah. Pada saat ekonomi dalam negeri tertekan, konsumsi masyarakat bawah tetap terjaga.

Setelah bertumbuh 5,5-6,5% selama tahun 2010-2013 akibat lonjakan harga komoditas, kata Sri Mulyani, ekonomi Indonesia melambat sejak 2014. Faktor utama yang memengaruhi adalah kebijakan ekonomi AS. Sejak 2015, bank sentral AS menaikkan suku bunga dari 0,00-0,25% hingga 2,25-2,50%.

Merespons kebijakan The Fed, BI juga menaikkan suku bunga acuan dari 4,25% ke 6,50%. Dalam periode yang sulit itu, ekonomi Indonesia mampu bertumbuh 5% dan pada 2018 mencapai 5,17%.

Dunia mengapresiasi pemerintah karena kebijakan fiskal cukup prudent. Pada 2018, misalnya, defisit APBN bisa ditekan ke 1,82% terhadap PDB dan tahun ini, Januari hingga Juli 2019, realisasinya sebesar 1,14% dari PDB. Perkiraan defisit akhir 2019 adalah 1,93% terhadapPDB. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pun hanya 28%. "Dengan belanja sebesar itu, kita mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5% lebih," papar Sri Mulyani.

Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan, saat ekonomi masih melambat, pemerintah banyak memberikan insentif pajak. Jika dirupiahkan, potensi pajak yang sengaja tidak dipungut mencapai Rp 221 triliun atau 1,5% dari PDB.

Meski tax ratio baru 11,1%, ada potensi pajak yang tidak dipungut, yakni produk pertanian dan perikanan serta industri tertentu. "Petani menjual padi, misalnya, pemerintah tak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN)," ungkap Suahasil.

Di saat ekonomi global yang masih tidak menentu, demikian Suahasil, pemerintah terus berusaha mencari sumber pertumbuhan. Salah satu sumber pertumbuhan adalah belanja rumah tangga. Karena itu, pemerintah menaikkan belanja sosial untuk menambah daya beli masyarakat.



Sumber: BeritaSatu.com