Hipmi Tolak Peraturan Larangan Ekspor Bijih Nikel
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hipmi Tolak Peraturan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Rabu, 4 September 2019 | 09:15 WIB
Oleh : Hotman Siregar / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku nikel dalam waktu dekat ini. Sebab, saat ini pengusaha nikel dalam negeri masih dalam proses membangun smelter.

"Kita mempertanyakan, kenapa tiba-tiba mengeluarkan aturan pelarangan ekspor saat seperti ini. Setahu saya, peraturan pemerintah terkait ekpor bahan baku nikel ini berlaku hingga 2022. Kalau tiba-tiba dipercepat, ada apa ini?" ujar Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (3/9/2019).

Menurut Bahlil, pemajuan larangan ekspor ore Nikel akan membuat pengusaha nasional bangkrut. Karena, tambah dia, ratusan pengusaha nikel selama ini sudah berupaya membangun smelter bahkan progress pembangunannya sudah sampai 30%.

Dilarangnya ekspor tersebut lebih awal dari aturan sebelumnya dinilai sebagai upaya membasmi pengusaha nasional dari bisnis nikel. Ia mengungkap permainan bisnis sangat kental terlihat dengan percepatan pelarangan eksport nikel dari tahun 2022 ke 2020.

"Pemerintah harusnya tahu diri. Peraturan tidak boleh menggugurkan aturan di atasnya (PP)," ujar Bahlil. Dia berharap pemerintah memberi kesempatan kepada pengusaha nasional untuk menyelesaikan smelter hingga 2022. Menurutnya, pengusaha nasional juga perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pada Senin (2/9/2019), Assosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) mengadukan nasibnya ke DPR. Pengusaha APNI itu diterima langsung oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan anggota DPR lintas komisi, seperti Komisi XI diwakili oleh Maruarar Sirait dan Misbakhun, Komisi VII Fadel Muhammad, dan Komisi IV Robert Kardinal.

Sementara, dari APNI tampak hadir Ketua Umumnya Insmerda Lebang, Sekretaris Umum Meidy Katrin Lengkey, dan sejumlah pengusaha tambang nikel lainnya.

APNI menyampaikan kondisi pertambangan nikel di Indonesia. APNI menyampaikan sejumlah permasalahan seperti tata niaga perdagangan bijih nikel domestik, nilai tambah smelter sesuai UU No 4 tahun 2009, dan penerimaan negara dari sektor hilirisasi pertambangan nikel.

"Kami sampaikan juga banyaknya kepemilikan saham asing bidang pertambangan yang melebihi 49%. Selain juga penggunaan surveyor yang tidak terdaftar," kata Insmerda Lebang.

Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menambahkan akan ada potensi kerugian terhadap pengusaha tambang nasional yang sedang progres membangun 16 smelter. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp 50 triliun.

"Progres pembangunan 16 smelter sudah 30 persen. Target kami selesai pada tahun 2022 sesuai PP Nomor 1 Tahun 2017. Modal pembangunan tersebut salah satunya didapat dari keuntungan mengekspor nikel. Jika pelarangan ekspor dipercepat, pembangunan smelter tidak bisa dilanjutkan. Akibatnya sekitar 15.000 tenaga kerja lokal yang berada di 16 smelter bisa jadi dirumahkan. Tidak beroperasinya 16 smelter pada 2022 juga membuat negara kehilangan potensi penerimaan mencapai USD 261,273 juta pertahun dari output produk smelter berupa NPI/FeNi," jelas Meidy Katrin Lengkey.

Ia menuturkan, saat ini mereka juga tak bisa menjual bijih nikel ke investor asing yang membangun smelter di dalam negeri, lantaran selisih harga yang sangat rendah dibanding ekspor. Sebagai gambaran, harga wet metric ton (WMT) free on board tongkang (lokal) bijih nikel kadar Ni 1,7 persen sebesar USD 15, sedangkan harga free on board vessel (expor) sebesar USD 35. Jika dijual di market domestik, APNI mengaku rugi karena cost produksinya saja mencapai USD 16,57 WMT, di luar biaya perizinan, pembangunan sarana, PPN, dan lainnya.

"Selain itu para investor asing yang memiliki smelter di Indonesia menggunakan surveyor yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Intertek. Padahal dalam Permen ESDM Nomo 26 Tahun 2018, pemerintah tegas mengatur surveyor yang bisa digunakan antara lain Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Services, Anindya, dan SCC," terang Meidy.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Rumah Subsidi di Manokwari Dapat Bantuan PSU Rp 311,2 Juta

Kempupera meminta pengembang rumah subsidi proaktif mengusulkan bantuan PSU melalui aplikasi sistem informasi bantuan perumahan (Sibaru).

EKONOMI | 18 September 2021

5 Langkah Ciptakan Ruang Multifungsi di Rumah

Pandemi covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, mendorong sebagian orang menghabiskan uang untuk mendesain ulang interior rumahnya.

EKONOMI | 18 September 2021

OJK: DigiKu Ciptakan Kesempatan yang Sama Antara Bank dan Fintech

"Kita menyambut baik DigiKu ini, diharapkan bank Himbara akan menjadi contoh produk fintech lainnya,” kata Wimboh.

EKONOMI | 18 September 2021

Pameran Virtual FIF Group Fest Berlanjut di Bengkulu

Kegiatan pameran virtual FIF Group Fest menjadi alternatif favorit sejumlah masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhannya.

EKONOMI | 18 September 2021

Ini Fungsi Dekorasi dalam Interior Rumah

Dekorasi berperan penting untuk memberikan kenyamanan agar penghuninya betah berada di rumah.

EKONOMI | 18 September 2021

Kadin: Diskon PPnBM 100% Dorong Produksi dan Kinerja Ekspor

Kadin menilai keputusan perpanjangan diskon PPnBM DTP sangat tepat, industri kendaraan bermotor diyakini bisa kembali bangkit.

EKONOMI | 18 September 2021

Penyaluran Kredit DigiKu Ditargetkan Capai Rp 19 Triliun hingga 2024

Layanan kredit digital DigiKu menjadi asa bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan akses pembiayaan yang aman dan terjamin.

EKONOMI | 18 September 2021

Kadin Sambut Positif Perpanjangan Diskon PPnBM DTP

Kadin Indonesia menyambut baik keputusan pemerintah yang memperpanjang diskon pajak.

EKONOMI | 18 September 2021

Pameran Virtual Tingkatkan Minat Pembelian Properti

Perbaikan kondisi ekonomi yang kembali positif pada kuartal II 2021 membuat pasar properti mulai bangkit, dan konsumen semakin aktif berburu hunian.

EKONOMI | 18 September 2021

Erick Thohir Resmikan Pabrik Pupuk Bioenensis Banyuwangi

Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan pabrik pupuk hayati Bioneensis di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (18/9/2021).

EKONOMI | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

POLITIK | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings