Dorong Ekonomi, Jokowi Akan Ajukan Revisi 74 UU

Dorong Ekonomi, Jokowi Akan Ajukan Revisi 74 UU
Ilustrasi Pertumbuhan Pembangunan ( Foto: BeritaSatu Photo/Uthan A Rachim )
/ WBP Senin, 16 September 2019 | 15:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengajukan revisi atas 74 undang-undang (UU) setelah Anggota DPR periode 2019-2024 dilantik pada 1 Oktober 2019. Langkah ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Setelah pelantikan DPR baru nanti, kita akan mengajukan banyak sekali revisi undang-undang. Kemarin sudah kita hitung, ada kurang lebih 74 undang-undang yang langsung akan kita mintakan revisi," kata Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dia mengatakan, tujuan revisi tersebut adalah agar kerja pemerintah di bidang ekonomi dapat lebih cepat. "Agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki. Nanti kita akan mintakan nanti omnimbus law sehingga kecepatan itu betul-betul ada di daya saing ekonomi kita," tambah Presiden.

Skema omnibus law adalah pembuatan beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru.

Menurut Presiden, pada 2020 nanti akan ada revolusi konsumen di mana akan ada 54 kabupaten/kota dengan jumlah kelas menengah lebih dari 500.000 orang. "Revolusi konsumen juga tidak boleh hanya membuat kita menjadi bangsa konsumen, menjadi bangsa konsumtif, menjadi bangsa pasif, hanya menikmati. Revolusi konsumen harus dimanfaatkan sebagai pemacu kita untuk menjadi bangsa yang produsen," tegas Presiden.

Presiden mendorong agar industri domestik Indonesia dapat bersiap untuk menjadi bangsa produsen. "Menjadi bangsa produktif dan menjadi bangsa yang terus aktif berinvonasi sehingga kita menjadi pemenang dalam perebutan pasar. Bagaimana caranya? Menurut saya investasi global yang masuk tidak boleh hanya datang dengan pabrik dan tenaga kerja saja. Investasi harus menciptakan lebih banyak spill over," jelas Presiden

Spill over adalah dampak kegiatan ekonomi atau proses yang mempengaruhi terhadap mereka yang tidak terlibat langsung alias dampak yang diterima masyarakat akibat kebijakan publik. "Sekali lagi kata kuncinya adalah spil over. Investasi harus lebih banyak membuat pengusaha-pengusaha muda bisa menguasai berbagai bisnis, supply chain yang baru yang memiliki teknologi yang lebih tinggi, yang bergerak di berbagai bidang," tambah Presiden.

Contoh sektor yang didorong Presiden adalah bidang periklanan, perhotelan, konstruksi, distribusi, e-commerce dan lainnya. "Saya kira daerah ini memiliki peluang yang besar dalam pengembangan investasi. Besar sekali. Baik investasi kecil, sedang maupun besar. Semua itu adalah spill over dari investasi global. Pengusaha muda tidak boleh hanya jadi penonton di negeri sendiri," tegas Presiden.

Pemerintah ikut mendorong terjadinya spill over tersebut dengan cara menghapus regulasi-regulasi yang membuat Indonesia menjadi bangsa konsumtif.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut sejumlah pejabat negara seperti Ketua DPR Bambang Soesatyo, ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung HM Prasetyo. Selain itu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Ketua Kadin Rosan Roeslani, pendiri Hipmi Abdul Latif dan tokoh lainnya.



Sumber: ANTARA