BPK Temukan Rp 10,35 Triliun Kerugian Negara Akibat Salah Kelola

BPK Temukan Rp 10,35 Triliun Kerugian Negara Akibat Salah Kelola
Moermahadi Soerja Djanegara. ( Foto: Istimewa )
Aichi Halik / AHL Selasa, 17 September 2019 | 21:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) telah menemukan 14.965 permasalahan yang ada di keuangan negara, dengan kerugian mencapai Rp 10.35 triliun.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, temuan di atas meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 9,68 triliun, serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakeflsienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 676,81 miliar.

"Dari 7.636 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, di antaranya sebanyak 4.838 permasalahan sebesar Rp 9,68 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.162 permasalahan sebesar Rp 2,47 triliun," kata Moermahadi saat melakukan Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada DPR RI di Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Tercatat juga potensi kerugian sebanyak 502 permasalahan sebesar Rp 1,31 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.174 permasalahan sebesar Rp 5,90 triliun. Selain itu terdapat 2.798 permasalahan yang mengakibatkan penyimpanganadministrasi.

"Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 949,10 miliar," ujar Moermahadi.

Ikhtisar yang disampaikan merupakan ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL), 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN), 18 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018, serta 4 LK Badan Lainnya.



Sumber: BeritaSatu TV