Komisi V DPR Setujui RAPBN 2020

Komisi V DPR Setujui RAPBN 2020
Komisi V DPR-RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh mitra kerjanya terkait alokasi anggaran dan program Kementerian/Lembaga Mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020, Rabu, 18 September 2019. ( Foto: Beritasatu.com / Herman )
Herman / FMB Rabu, 18 September 2019 | 18:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan seluruh mitra kerjanya yang digelar Rabu (18/9/2019), Komisi V DPR RI dan pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran dan program Kementerian/Lembaga Mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020.

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis memaparkan, untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pagu alokasi anggaran yang disetujui sebesar Rp 120,21 triliun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 3,49 triliun, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rp 3,05 triliun, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Rp 2,25 triliun, Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) Rp 215,92 miliar, lalu Kementerian Perhubungan sebesar Rp 43,11 triliun.

“Seluruh fraksi di Komisi V DPR RI telah menyutujui RAPBN 2020 untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna selanjutnya,” kata Fary Djemi Francis, di gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Dari enam mitra kerja Komisi V DPR RI, hanya Kementerian Perhubungan yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, tambahan anggaran tersebut diperuntukan untuk membangun infrastruktur transportasi di 10 destinasi wisata prioritas yang di dalamnya termasuk empat destinasi pariwisata superprioritas dan satu destinasi pariwisata unggulan.

"Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 Kemhub menjadi sebesar Rp 43,11 triliun dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp 42,67 triliun," terang Menhub Budi.

Tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar tersebut dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur transportasi di lima destinasi wisata super prioritas yaitu Danau Toba dengan total anggaran Rp. 109,2 miliar, Labuan Bajo sebesar Rp. 207,6 miliar, dan Destinasi Mandalika sebesar Rp 26,5 miliar. Kemudian, untuk satu destinasi wisata unggulan yaitu di Likupang sebesar Rp 40 miliar.

Lalu, untuk enam destinasi wisata prioritas yaitu Morotai sebesar Rp 18,5 miliar, Wakatobi sebesar Rp 19,7 miliar, Borobudur sebesar Rp 4,05 miliar, Tanjung Kelayang sebesar R. 5 miliar, Tanjung Lesung sebesar Rp 5,4 miliar, dan Bromo-Tengger-Semeru sebesar Rp. 5,5 miliar.

"Tambahan anggaran ini kami usulkan sebagai dukungan Kemenhub untuk meningkatkan aksesibilitas pada daerah pariwisata, baik destinasi super prioritas maupun destinasi prioritas," kata Menhub Budi.



Sumber: BeritaSatu.com