INDEF: Korupsi Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

INDEF: Korupsi Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 30 September 2019 | 20:31 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Esther menyusul pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang sempat menyebut kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghambat investasi.

Pernyataan tersebut kemudian diluruskan oleh Moeldoko. Menurutnya, undang-undang KPK yang baru akan memberikan beberapa landasan bagi kepastian hukum, termasuk bagi investor. Sebab menurutnya kepastian hukum menjadi faktor penting bagi peningkatan investasi di Indonesia.

“Investor asing justru akan menghindari negara yang tingkat korupsinya tinggi. Sebaliknya, integritas dan kredibilitas yang baik dalam proses administrasi, maupun transaksinya, akan menarik Foreign Direct Investment (FDI) yang lebih besar," kata Esther Sri Astuti, di kantor INDEF, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dilihat Esther juga semakin membuat ruang gerak KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia semakin terbatas. Ia mencontohkan pasal 1 tentang status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kinerjanya akan berada di bawah perintah eksekutif, di mana ini bermakna KPK akan menjadi subordinat dari institusi yang diawasi, yaitu eksekutif dan legislatif.

“Dalam revisi pasal 6, 10, 11, 37, dan 69, KPK akan diawasi oleh dewan pengawas yang dibentuk DPR dan Presiden. Dewan pengawas ini harus dimintai izin tertulis saat KPK mau melakukan menyadapan dan bila izin tidak diberikan selama 2x24 jam, maka penyadapan itu dibatalkan. Ini bermakna kewenangan penyadapan itu akan segera menjadi masa lalu,” ungkap Esther.

OTT KPK Membuat Investor Takut Masuk Indonesia

Hal lainnya adalah terkait pasal yang menyebutkan kalau KPK harus bekerja sama dengan institusi peradilan antara lain kepolisian dan kejaksaan (pasal 43 dan 45) dalam melakukan penyidikan kasus korupsi. Padahal dikatakan Esther, KPK dulunya dibentuk karena tidak lagi percaya pada sistem peradilan yang sudah ada.

“Dalam revisi pasal 40, KPK berwenang menghentikan penyidikan perkara korupsi yang tidak selesai proses penyidikan dan penuntutannya selama paling lama satu tahun. Artinya kasus yang belum terungkap akan menguap,” tambahnya.

Jika terjadi pembiaran terhadap tindak korupsi, Esther menegaskan bahwa hal ini akan menghambat perbaikan performa ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akibat tata kelola kelembagaan yang lemah. Korupsi, ketidaktransparanan dan ketidakstabilan kebijakan ekonomi, serta lembaga pemerintah yang tidak efisien menurutnya juga akan meningkatkan risiko dan ketidakpastian lingkungan bisnis, sehingga mengurangi aliran modal asing yang masuk karena korupsi di lembaga pemerintah akan mendistorsi investasi publik.

Ekonom Senior Faisal Basri juga ikut menanggapi pernyataan Moeldoko yang menyebutkan kalau KPK menghambat investasi. Faisal menilai adanya KPK selama ini justru membuat investor asing merasa semakin percaya dengan Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari data corruption perception index yang dirilis Transparacy International, di mana skor Indonesia terus membaik dari 28 poin di 2009 menjadi 38 poin di 2018. Rengking Indonesia juga terus meningkat dari 111 di 2009 menjadi 89 di 2018.

“Inilah (pernyataan Moeldoko) salah satu yang barangkali membuat Pak Jokowi mendukung amandemen undang-undang KPK atau pergantian undang-undang KPK. Ini masukan yang salah. Walaupun dia (Moeldoko) kemudian mengoreksi pernyataannya itu, orang tidak akan percaya. Di hatinya dia mengatakan seperti itu,” kata Faisal Basri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Berdikari Raih Pinjaman Rp 100 Miliar dari BJB untuk Transformasi Pangan

PT Berdikari (Persero) mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp 100 miliar dari BJB.

EKONOMI | 25 September 2021

Harga Emas Menguat karena Pelemahan Dolar

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.746,84 per ons.

EKONOMI | 25 September 2021

Pekan Ini IHSG Naik 39 Poin, Kapitalisasi Bursa Meningkat Rp 91 Triliun

IHSG pada pekan ini periode 13-17 September 2021 naik 39 poin (0,63%) menuju 6.133,246 dari posisi 6.094,873.

EKONOMI | 25 September 2021

Harga Minyak ke Level Tertinggi 3 Tahun karena Ketatnya Pasokan

Brent berjangka naik 84 sen, atau 1,1%, menjadi US$ 78,09 per barel.

EKONOMI | 25 September 2021


Tiongkok Larang Transaksi Cryptocurency, Wall Street Bervariasi

Dow Jones Industrial Average naik 33,18 poin, atau 0,10%, menjadi 34.798,00.

EKONOMI | 25 September 2021

Bursa Eropa Turun Jelang Pemilu Jerman, Investor Fokus Evergrande

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 0,9% dengan semua bursa utama dan sebagian besar sektor di wilayah negatif.

EKONOMI | 25 September 2021

Evergrande Lewati Tenggat Waktu Pembayaran Bunga Obligasi

Batas waktu Evergrande untuk membayar US$ 83,5 juta bunga obligasi dengan mata uang dolar berlalu tanpa komentar dari perusahaan.

EKONOMI | 25 September 2021

Generasi Z Jambi Bentuk Komunitas Greennation untuk Kampanye Turunkan Emisi

Sekelompok generasi Z dari Jambi sepakat membentuk komunitas yang dinamai Greennation.jbi sebagai upaya nyata keterlibatan mereka dalam kampanye penurunan emisi

EKONOMI | 24 September 2021

Indonesia Tidak Ikut Langkah Tiongkok Larang Perdagangan Kripto

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan, Indonesia tidak akan melarang perdaganan kripto, namun akan memperketat regulasinya.

EKONOMI | 24 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Bertambah, SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM

Bertambah, SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM

MEGAPOLITAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings