HP Ilegal Masih Marak, Peran Kemendag Dipertanyakan

HP Ilegal Masih Marak, Peran Kemendag Dipertanyakan
Digital Inside: Mengenal Nomor IMEI Ponsel #3 ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Unggul Wirawan / WIR Kamis, 10 Oktober 2019 | 15:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Regulasi pembatasan handphone ilegal tak kunjung terbit. Hingga kini, handphone ilegal masih marak di pasaran. Jika tak kunjung selesai, peran, tugas, dan fungsi Kementerian Perdagangan dipertanyakan.

Di Jakarta, Kamis (10/10), Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Nonot Harsono mengatakan, karut marutnya pemberantasan HP ilegal di Indonesia disebabkan Kementerian Perdagangan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Nonot menilai Kementerian Perdagangan memiliki kecenderungan untuk mengalihkan tugas dan fungsi yang seharusnya menjadi tugas mereka ke kementerian lainnya.

Nonot mencontohkan pemberantasan HP ilegal seharusnya merupakan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. Namun tugas tersebut dialihkan ke Kementerian Perindustrian. Lalu Kementerian Perindustrian menyerahkan tersebut ke Kominfo untuk memblokir IMEI. Padahal Kominfo sendiri tidak memiliki legalitas yang kuat untuk memblokir IMEI.

Menurut Nonot, karut marutnya pemberantasan HP ilegal ini disebabkan Kementerian Perdagangan tidak mengerti aspek legal dan masalah pelaksanaan secara teknis. Seharusnya Kementerian Perdagangan lebih dapat berperan aktif membuat kriteria dan daftar blacklist dan whitelist yang berasal dari tanda Pendaftaran Produk (TPP) impor maupun produksi. Tetapi kenyataannya sejak tahun 2012 tugas tersebut tidak pernah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

Dengan memasukkan IMEI dalam blacklist Equipment Identity Register (EIR), semua HP ilegal tidak bisa dipergunakan. Sekarang untuk menentukan HP ilegal atau legal itu tugasnya Kementerian Perdagangan. Namun hingga saat ini Kementerian Perdagangan yang seharusnya menjadi lembaga yang menetapkan HP tersebut legal atau ilegal itu sendiri tidak jelas.

“Seharusnya pemerintah dapat membuat peraturan pemerintah bukan peraturan menteri. Kalau tidak ada peraturan pemerintah dan Kementerian Perdagangan enggan mengatakan HP itu ilegal atau tidak, percuma saja regulasi yang dibuat oleh Kominfo. Sebab Kominfo tidak memiliki landasan hukum untuk memerintahkan operator memblokir IMEI. Dari mana Kominfo tahu IMEI legal dan ilegal. Dengan adanya peraturan pemerintah, Kominfo memiliki landasan hukum yang kuat untuk meminta operator melakukan blokir IMEI,” papar Nonot.

Memang bisa saja masing-masing kementerian membuat peraturan menteri untuk menekan peredaran HP ilegal. Namun Nonot mengingatkan bahwa peraturan menteri adalah aturan pelaksana teknis dari peraturan pemerintah. Jika tak ada pijakan hukum yang kuat, aturan yang dikeluarkan menteri tidak memiliki landasan hukum. Nonot meminta agar dalam membuat regulasi, regulator memiliki sedikit intelektual.

Nonot juga mengkritisi rencana pemerintah yang akan meminta operator telekomunikasi untuk menyiapkan EIR. Menurutnya untuk kepentingan negara, sudah seharusnya pengadaan EIR dilakukan oleh pemerintah.

“Sangat tidak fair jika yang mendapatkan keuntungan itu negara tetapi yang dikorbankan adalah operator telekomunikasi,” ujar Nonot.

Konsumen Terganggu

Mantan Komisioner BRTI ini juga mengkritisi pernyataan salah satu anggota BRTI yang mewacanakan untuk meminta operator mematikan layanan telekomunikasi diperangkat yang terindikasi menggunakan HP atau IMEI ilegal.

Menurut Nonot, jika regulator tetap memaksakan untuk menjalankan pemblokiran layanan kepada pelanggan yang menggunakan HP illegal, maka kepentingan konsumen akan terganggu. Sebab masyarakat yang membeli HP kan tidak tau barang itu masuk secara legal atau illegal.

Jika regulator bersikukuh memaksakan pemblokiran layanan telekomunikasi, Nonot mengatakan bahwa regulator telekomunikasi sudah melampaui kewenangannya.

Dengan regulator yang tetap memaksakan pemblokiran layanan, kata Nonot, justru membuktikan ketidakberdayaan Kementerian Perdagangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Seharusnya, Kementerian Perdagangan membuat aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk cek HP tersebut masuk secara legal atau illegal.

“Apa dasarnya kominfo meminta blokir layanan. Apa Kementerian Perdagangan mengeluarkan daftar blacklist dan whitelist dalam perdagangan dan distribusi HP sebagai pijakan hukumnya. Pijakan hukumnya mengenai blacklist dan whitelist aja tidak pernah dibuat Kementerian Perdagangan,” kata Nonot.

Selain akan merugikan masyarakat, rencana BRTI yang akan memblokir layanan telekomunikasi juga akan menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat. Pasalnya, belum tentu semua operator akan melakukan blokir layanan telekomunikasi di perangkat yang terindikasi menggunakan HP ilegal.

Nonot berharap agar pemerintah dapat bijak dan hati-hati dalam membuat regulasi pemblokiran IMEI. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban dan menimbulkan permasalahan baru.



Sumber: Suara Pembaruan