Kemnaker Kembali Minta BPJSTK Beri Jaminan untuk Korban PHK

Kemnaker Kembali Minta BPJSTK Beri Jaminan untuk Korban PHK
Ketua KKPKOS Bidang SDM BPJSTK, M Adityawarman, berbibaca dalam seminar dengan tema “Empowering Future Leader Facing Social Security in Digital Era” di Jakarta, Kamis (10/10/2019). ( Foto: suara pembaruan / Edi Hardum )
Siprianus Edi Hardum / EHD Kamis, 10 Oktober 2019 | 22:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) agar memperluas manfaat yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) atau jaminan kepada pekerja atau buruh mengalami pemutusan hubungan kerja dan jaminan pelatihan dan sertifikasi (JPS).

“Penambahan dua manfaat ini sangat penting, mohon ini diperhatikan dan dikaji,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kemnaker, Bambang Satrio Lelono.

Bambang mengatakan itu seusai seminar dengan tema “Empowering Future Leader Facing Social Security in Digital Era” di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Bambang mengakan, jaminan kepada pekerja yang mengalami PHK dalam rangka agar yang bersangkutan bisa bisa meningkatkan kualitas diri sehingga bisa kembali mendapatkan pekerjaan.

Pada kesempatan itu Bambang menegaskan, bonus demografi Indonesia harus dipandang sebagai sebuah peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan tenaga kerja. “Namun akan menjadi peluang kalau tenaga kerja yang banyak itu berkualitas, mempunyai skill,” kata dia.

Oleh karena itu, BPJSTK harus mempunyai manfaat untuk mendidik dan melatih orang-orang yang belum mempunyai keahlian.
Sebelumnya Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), Agus Susanto akan segera mengkaji usulan bahwa BPJSTK perlu memperluas manfaat yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan pelatihan dan sertifikasi (JPS). “Ini usulan yang bagus dan mulai dari Bapak Menaker. Kami akan segera mengkajinya,” kata Agus.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan, di negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura sudah melaksanakan jaminan bagi pekerja yang PHK dan pelatihan pekerja. Jika berhasil diterapkan, kata Hanif, program jaminan sosial yang berada di bawah BPJSTK menjadi enam program, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminam hari tua (JKT), jaminan pensiun, JKP, dan JPS. "Ini hemat saya penting untuk memastikan agar di tengah perubahan pasar kerja yang fleksibel ini tenaga kerja kita tetap terlindungi," ujar dia.

Seminar

BPJSTK menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyelenggarakan seminar dengan tema “Empowering Future Leader Facing Social Security in Digital Era”.

Kegiatan yang digelar di Apindo Training Center (ATC) tersebut dibuka dengan sambutan dari Direktur Utama ATC Harijanto, Ketua Dewan Pengawas BPJSTK, Guntur Witjaksono, serta Ketua Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (KKPKOS) BPJSTK, M Adityawarman.

Seminar ini diikuti oleh 300 peserta yang berasal dari pengusaha, karyawan BPJSTK, mahasiswa dan akademisi dengan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya.

“Acara ini merupakan pembuka dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh KKPKOS dalam membuat kajian analisis servant leadership terhadap kepuasan pelanggan BPJS Ketenagakerjaan, dimana setelah seminar ini digelar akan dilanjutkan dengan survei secara online, dan Focus Group Discussion”, ungkap Ketua Dewan Pengawas BPJSTK, Guntur Witjaksono.
Selain itu, hasil dari kajian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasikan gap yang terjadi dan memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait pengembangan organisasi dan SDM BPJSTK ke depan.

Ketua KKPKOS Bidang SDM BPJSTK, M Adityawarman, mengatakan, kajian analisis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran kepada karyawan BPJSTK, khususnya yang bertugas di bidang pelayanan terkait pengaruh servant leadership terhadap kepuasan pelanggan.

Servant leadership merupakan sebuah teori kepemimpinan yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert Greenleaf tahun 1977. Secara singkat, teori ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mampu memimpin sebuah unit atau organisasi, namun juga bisa mensinergikan nilai dan moral antara dirinya dan bawahannya, sehingga dapat menghasilkan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Sebagai informasi, KKPKOS merupakan salah satu komite yang dimiliki oleh Dewan Pengawas yang mempunyai fokus dalam pengawasan aspek kinerja organisasi dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internal BPJSTK.

Tugas dan fungsi komite ini adalah membantu Dewan Pengawas dalam memberikan rekomendasi dari hasil kajian, pengawasan dan temuan fakta di lapangan, yang kemudian dirangkum sebagai landasan untuk menyusun rekomendasi dan saran kepada Direksi untuk perbaikan kinerja dan pengelolaan SDM.

“Dewan pengawas merasa perlu untuk melakukan kajian ini agar BPJSTK siap dalam menghadapi tantangan di tahun 2020, sesuai dengan tema kinerja yang telah ditentukan oleh manajemen yaitu peforma yang unggul atau prominent performance,” tutup Guntur.



Sumber: Suara Pembaruan