KPBU Perumahan Sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan Layak dan Terjangkau
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

KPBU Perumahan Sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan Layak dan Terjangkau

Jumat, 11 Oktober 2019 | 19:36 WIB
Oleh : ANA

Jakarta, Beritasatu.com - Di bidang perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penurunan backlog rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari 7,6 juta menjadi 5 juta unit dengan membangun 3,9 juta unit rumah dalam kurun waktu 2020-2024. Diperkirakan total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target di atas sebesar Rp 780 triliun.

“Kemampuan anggaran Pemerintah hanya mampu memenuhi 30% dari total pembiayaan. Oleh karena itu, perlu adanya skema pembiayaan alternatif dalam penyediaan perumahan melalui keterlibatan sektor swasta,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PI) Eko D Heripoerwanto dalam acara Workshop Public Private Partnership (PPP) for Affordable Housing di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menteri Basuki menambahkan salah satu isu dan kendala utama dalam proses penyediaan perumahan yang terjangkau adalah tren urbanisasi yang memberi dampak pada tingginya permintaan akan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan. Saat ini lebih dari 55 persen orang Indonesia tinggal di kota-kota dengan laju urbanisasi saat ini sebesar 2,3%, sehingga diperkirakan pada 2030 mendatang, lebih dari 73% orang Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan.

Tingginya harga tanah di perkotaan merupakan salah satu tantangan utama dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau. Biaya pengadaan tanah juga mengambil porsi besar dari investasi para pengembang perumahan. Oleh karena itu, intervensi Pemerintah melalui dukungan finansial maupun non-finansial serta melalui reformasi kebijakan terkait pembiayaan perumahan akan menjadi sangat penting.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur mengatakan dukungan yang bisa diberikan antara lain dengan pemanfaatan tanah milik negara, milik pemerintah daerah, dan swasta untuk pembangunan hunian dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Pembangunan hunian dengan skema KPBU utamanya menyasar untuk pengembangan hunian vertikal di perkotaan yang lahannya terbatas.

Skema KPBU dapat digunakan dalam pembangunan hunian berimbang untuk pengembangan area seperti konsep superblok.

"Konsep superblok bertujuan untuk memberikan solusi penyediaan rumah MBR agar tidak jauh ke pusat keramaian dan ekonomi. Di dalamnya harus dijamin bahwa ada sebagian hunian yang dibangun untuk MBR," jelas Heri.

Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi DJPI, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pelaksanaan KPBU bidang perumahan sudah dilaksanakan di banyak negara, sehingga diharapkan lewat workshop tersebut pemerintah Indonesia dapat belajar untuk mengadaptasi konsep pelaksanaannya.

"Kenya dan India sudah menerapkan KPBU bidang perumahan. Di Indonesia saat ini masih persiapan, nanti akan dilelang pekerjaannya pada tahun 2020," katanya.

Narasumber dalam workshop tersebut, di antaranya Kordinator Program Perkotaan Bank Dunia untuk Indonesia Marcus Lee, Tenaga Ahli Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Lana Winayanti, Direktur Pengembangan Wilayah Perkotaan Perumahan dan Permukiman BAPPENAS Tri Dewi Virgiyanti, dan Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun BAPPENAS Sri Bagus Guritno.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Peaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Arvi Argyantoro, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Reni Ahiantini, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Adang Sutara dan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Haryo Bekti Martoyoedo.



Sumber: BeritaSatu TV


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Askrindo Serahkan Bantuan Mobil Pintar untuk Aceh

Askrindo menyumbangkan bantuan berupa Mobil Pintar (Mopi) kepada PAUD Safiatuddin, Desa Panye, Kecamatan Pagar Air, Aceh Besar, Sabtu (12/10/2019).

EKONOMI | 12 Oktober 2019

Berdayakan UMKM, Karya Pandawa Siapkan Program Bantuan

Salah satu perusahaan yang sudah merasakan nyata bantuan dari Karya Pandawa adalah PD Bagus Jaya yang bergerak dibidang pembuat kayu lapis.

EKONOMI | 12 Oktober 2019

Memenuhi Permintaan Pasar, Bungasari Menambah Kapasitas Produksi

PT Bungasari Flour Mills Indonesia meresmikan produksi pertama pabrik tahap kedua di Cilegon.

EKONOMI | 9 Oktober 2019

Mafia Tanah Picu Investor Alihkan Bisnisnya ke Vietnam dari RI

Salah satu alasan yang menghambat investasi asing ke dalam negeri adalah birokrasi izin pertanahan.

EKONOMI | 12 Oktober 2019

Wall Street Menguat Berkat Sentimen Positif Negosiasi AS-Tiongkok

Negosiasi tahap kedua akan segera dimulai.

EKONOMI | 12 Oktober 2019

Berdayakan UMKM, Fresh Market Bintaro 2,1 Ha Diluncurkan

Pasar modern ini akan menjadi destinasi belanja baru bagi warga Bintaro Jaya dan sekitarnya.

EKONOMI | 12 Oktober 2019

APBN Tak Dipersiapkan untuk Hadapi Resesi Ekonomi Dunia

Sepanjang Januari hingga Agustus, penerimaan negara dan hibah baru mencapai 55% atau turun dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun lalu.

EKONOMI | 11 Oktober 2019

WOM Finance Ubah Susunan Direksi

Masuknya Wibowo ke dalam direksi perseroan diharapkan semakin memperkuat kepemimpinan WOM Finance.

EKONOMI | 11 Oktober 2019

Diprakarsai SKK Migas, Praktisi Genaral Affair Kembali Gelar FM Forum

FM Forum 2019 menargetkan hadirnya 500 orang dari seluruh kalangan.

EKONOMI | 11 Oktober 2019

Tatalogam Optimistis Tembus Pasar Baja Amerika

Pemerintah mewajibkan penggunaan tulang baja konstruksi bangunan memiliki label SNI.

EKONOMI | 11 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS