Darmin Akui Kredit Macet KUR TKI Sulit Dikontrol

Darmin Akui Kredit Macet KUR TKI Sulit Dikontrol
Ilustrasi ( Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay )
/ WBP Rabu, 16 Oktober 2019 | 14:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan kredit macet atau non performing loan (NPL) pada kredit usaha rakyat (KUR), yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) sulit dikontrol, sehingga menjadi penyebab NPL membengkak.

"NPL KUR untuk TKI paling susah dimonitor, apa lagi kalau mereka sudah berangkat ke negara tempatnya bekerja,” kata Darmin Nasution saat ditemui di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Penyaluran KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Agustus 2019 mencapai Rp 435,4 triliun dan telah diterima oleh 17,5 juta debitur dengan rasio NPL sebesar 1,31 persen.

Menurut Darmin, NPL 1,31 persen tersebut sangat rendah. Apabila KUR untuk TKI tidak dihitung, maka NPL bisa turun mencapai 0,9 persen. "Kalau KUR TKI dikeluarkan, maka 0,9 persen NPL-nya, lebih baik dari seluruh kredit perbankan," ujar Darmin Nasution.

Lebih lanjut, Darmin berharap penyaluran KUR diberikan untuk sektor produktif. Apalagi pada 2019, penyalurannya belum mencapai 60 persen dari total plafon KUR yang disediakan. "Kalau 2017 saya tetapkan 40 persen, 2018 50 persen, dan tahun ini sebenarnya produktif itu 60 persen, tapi saya melihat mulai enggak tercapai," kata Darmin Nasution.

Darmin menyarankan agar orang yang bekerja secara individu di sektor produksi atau UMKM bisa membentuk klaster atau kelompok sehingga perbankan lebih mudah dalam menyalurkan kredit. "Kita harus mendorong lahirnya kelompok atau klaster kegiatan UMKM, itu dia tantangannya,” kata Darmin Nasution.

Tahun 2019 pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 140 triliun yang 60 persennya harus diserap oleh sektor produktif. Namun, realisasi KUR hingga 31 Agustus baru Rp 102 triliun yang diberikan kepada 3,6 juta debitur



Sumber: ANTARA