Ekonom Dukung Jokowi Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu

Ekonom Dukung Jokowi Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
Dradjad H Wibowo. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / RSAT Jumat, 25 Oktober 2019 | 17:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Dradjad H Wobowo mengkritik Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak akan dipisah dari Kementerian Keuangan dalam waktu dekat ini. Mantan legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menganggap pernyataan SMI tersebut bertentangan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pernyataan Menkeu tersebut sangat bertentangan dengan visi dan misi Presiden Jokowi. Pak Jokowi beberapa kali menegaskan yang ada adalah visi misi presiden dan wapres. Bukan visi misi menteri,” ujar Dradjad Wibowo di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Dradjad memaparkan visi dan misi Jokowi saat berduet dengan Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014. Menurutnya, ada dua visi dan misi Jokowi yang mencakup bidang fiskal.

Pertama, sebut Dradjad, visi dan misi Presiden Jokowi di bidang fiskal adalah merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan. “Yang kedua melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia,” sebutnya.

Mantan wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, kedua visi tersebut tercantum secara eksplisit dalam Visi Misi dan Program Aksi Jokowi - JK. “Tepatnya di halaman 39 butir 8 sub-butir 3 dan 4,” paparnya.

Lebih lanjut Dradjad mengatakan, Presiden Jokowi telah menuangkan visi itu ke dalam dokumen negara melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Dalam buku I RPJMN 2015-2019 tertera bahwa pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara termasuk perpajakan dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden, namun tetap di bawah koordinasi menteri keuangan.

“Jadi, pernyataan Menkeu Sri Mulyani tersebut jelas bertentangan dengan visi misi Presiden yang sudah menjadi dokumen negara yang dituangkan melalui Perpres 2/2015. Menteri harus patuh mewujudkan visi misi presiden, apalagi soal lembaga pajak ini sudah masuk dalam perpres,” tegasnya.

Selain itu, Dradjad juga mempersoalkan alasan SMI tak segera memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Dalam catatannya, SMI sebagai Menkeu sudah berkali-kali gagal mencapai realisasi pajak sesuai target APBN.

“Silakan cek sendiri, berapa kali Menkeu Sri Mulyani gagal mencapai target penerimaan pajak, baik sebagai Menkeu di bawah Presiden SBY maupun Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Sebelumnya SMI seusai dilantik sebagai Menkeu Kabinet Indonesia Maju menyatakan bahwa rencana tentang pemisahan DJP dari Kemenkeu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena itu DJP tetap di bawah Kemenkeu.



Sumber: Suara Pembaruan