Otoritas Siapkan 9 Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Otoritas Siapkan 9 Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani dan Perry Warjiyo. ( Foto: Antara )
Arnoldus Kristianus / Nasori / AB Senin, 4 November 2019 | 16:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI), pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sembilan strategi untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan sebesar 5,3%. Strategi yang disiapkan otoritas fiskal, moneter, dan industri jasa keuangan akan menjadi bekal optimisme bagi kalangan investor, pelaku pasar, dan pelaku industri di dalam negeri.

Strategi yang disiapkan BI, pemerintah, dan OJK juga diharapkan mampu meng-counter rasa pesimistis para pelaku pasar dari situasi perang dagang antara AS dan RRT yang telah memicu gejolak dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi global melambat.

Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dari sembilan strategi yang disiapkan otoritas, strategi pertama adalah menyinergikan bauran kebijakan BI (moneter dan makroprudensial, termasuk kebijakan suku bunga) dengan kebijakan fiskal pemerintah berupa pelebaran defisit fiskal dari 1,7% menjadi 2,2%.

Kedua, pemerintah dan BI bersinergi mengoptimalkan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya mengembangkan kawasan manufaktur, seperti otomotif, tekstil, dan elektronik, mendorong pariwisata, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong keuangan digital dan sektor maritim.

Ketiga, pemerintah melakukan transformasi ekonomi dengan memangkas izin-izin investasi dan mengembangkan infrastruktur untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata.

Keempat, BI dan pemerintah meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara, baik secara bilateral maupun regional, di antaranya melalui Asean, APEC, dan ASEAN Plus Three bersama Jepang, Tiongkok, dan Korea, untuk mendorong perdagangan dan investasi serta ketahanan keuangan.

Kelima, pemerintah akan memberikan insentif perpajakan.

Keenam, pemerintah akan melakukan hilirisasi sumber daya alam dan substitusi impor.

Ketujuh, BI bersama pemerintah dan OJK mendorong ekonomi keuangan digital melalui visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 guna memperkuat stabilitas eksternal dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kedelapan, meningkatkan belanja APBN secara produktif.

Kesembilan, mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah.

"Strategi-strategi tersebut menjadi fokus BI, pemerintah, dan OJK dalam memperkuat stabilitas eksternal dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

BI, menurut Perry, akan terlibat aktif membantu pemerintah dalam mencari sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya melalui pengembangan kawasan manufaktur, pariwisata, UMKM, ekonomi digital, dan sektor maritim.

Bank sentral juga akan bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi. “Transformasi ekonomi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan, khususnya untuk sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Perry menambahkan BI akan membantu pemerintah mendorong kerja sama dengan berbagai negara untuk mendorong perdagangan dan investasi. Upaya ini dilakukan antara lain melalui ASEAN, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), maupun kerja sama bilateral.

"Free trade agreement dengan Australia, Uni Eropa, termasuk regional and economic cooperation dengan India. Juga mencari pasar-pasar baru, seperti Afrika, sehingga kita bisa memperkuat sumber pertumbuhan dari luar negeri, baik melalui perdagangan maupun investasi," papar Perry.

Selain itu, kata Perry Warjiyo, BI dan pemerintah akan memperkuat kerja sama keuangan regional melalui ASEAN Plus Three bersama dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea.

“Langkah ini bisa memperkuat ketahanan keuangan, tidak hanya hanya bagi suatu negara, tetapi suatu kawasan,” tuturnya.

Stabilitas Ekonomi
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrwati mengungkapkan pemerintah terus melakukan penguatan fundamental dan stabilitas ekonomi sebagai upaya penguatan landasan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan itu salah satunya diupayakan dari sisi belanja produktif yang menghasilkan output yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah juga berupaya agar inflasi dan nilai tukar rupiah tetap terkendali untuk menjaga konsumsi masyarakat. Langkah lainnya yaitu penguatan infrastruktur dan mendorong investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, lanjutnya, mengeluarkan beberapa kebijakan propenguatan industri nasional untuk memperkuat permintaan dalam negeri dan memperkokoh fundamental ekonomi.

“Kebijakan itu antara lain insentif perpajakan, hilirisasi, substitusi impor, dan kemudahan perizinan investasi,” tuturnya.

Langkah-langkah tersebut, kata Sri Mulyani, diharapkan bisa meng-counter rasa pesimistis para pelaku pasar dari situasi perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang telah menggerus pertumbuhan ekonomi global.

Upaya pemerintah, BI, dan OJK melalui berbagai bauran kebijakan, kata Sri Mulyani, juga diharapkan mampu memberikan sinyal optimisme bagi industri di dalam negeri dan kalangan investor.

“Ini sebetulnya masalah psychological driven weaknesses, bukan masalah fundamental ekonomi. Jadi, kami bertiga (menkeu, ketua komisioner OJK, dan gubernur BI) menekankan kepada para CEO (pimpinan perusahaan), jangan ikut gloomy (pesimistis),” tegas Sri Mulyani.

Menkeu menambahkan dalam kodisi lingkungan global yang lemah dan tidak pasti, permintaan domestik harus dijaga dan diperkuat. Arah kebijakan fiskal yang disiapkan adalah melakukan counter cyclical dan stimulasi untuk me-reverse psikologi pelaku usaha,” tegas Sri Mulyani.

Menkeu pun mengajak para pelaku usaha memanfaatkan berbagai stimulus kebijakan tersebut secara optimal agar mampu menggairahkan kegiatan ekonomi nasional.

“Ekonomi tidak bisa ditarik dari satu aktor saja. Dunia usaha (diharapkan) tidak wait and see, tetapi melihat seluruh apa yang dilakukan pemerintah merupakan pembukaan opportunity yang baru, yang bisa dimanfaatkan,” paparnya.

Akselerasi Ekspektasi Negatif
Sri Mulyani juga mengatakan Kondisi ekonomi global sesungguhnya masih cukup kuat. Sejumlah negara yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia masih bertumbuh positif. Namun, trade war yang terjadi pada 2018 memicu sentimen negatif, bahkan terjadi akselerasi ekspektasi negatif terhadap prospek ekonomi 2020.

"Perang dagang memicu akselerasi negative expectation yang cukup kontinu," katanya.

Trade war yang diprakarsai Donald Trump memengaruhi psikologis seluruh dunia. AS yang sebelumnya merupakan kampiun pasar bebas, bahkan pengekspor globalisasi, demikian menkeu, berubah menjadi proteksionistis. Sikap Trump memicu ketidakpastian ekonomi dunia.

Arah kebijakan pemerintah juga terlihat pada sejumlah sektor yang hendak didorong tahun 2020. Selain pembangunan sumber daya manusia, pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar pergerakan barang dan memudahkan pelancong menjangkau destinasi pariwisata.

Proyeksi IMF
Dana Moneter Internasional (IMF) pada pertengahan Oktober lalu memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari 3,3% menjadi 3%. Sedangkan tahun depan sebesar 3,4%, turun 0,2% dari proyeksi April lalu. Selain itu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju tahun ini melambat menjadi 1,7% dibanding 2,3% pada 2018, sedangkan tahun depan diproyeksikan stagnan. Adapun pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diprediksi melambat menjadi 3,9% pada 2019, lebih rendah dari tahun lalu 4,5%.

Dalam APBN 2019 dan APBN 2020, asumsi pertumbuhan ekonomi masing-masing dipatok 5,3%. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya mencapai 5,1%.

PDB Indonesia selama ini ditopang konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 55-57%, disusul investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 31-33%, ekspor 17-19% (dikurangi impor 16-18%), konsumsi pemerintah 7-8%, dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 1-1,4%.

Berita ini telah dimuat Investor Daily edisi Senin, 4 November 2019.



Sumber: Investor Daily