Utang BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Rp 21,1 Triliun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Utang BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Rp 21,1 Triliun

Rabu, 6 November 2019 | 16:49 WIB
Oleh : Dina Manafe / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Defisit yang dialami program JKN-KIS membuat utangnya ke fasilitas kesehatan terus membengkak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris melaporkan per hari ini, Rabu (6/11/2019), utang BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan yang jatuh tempo mencapai Rp 21,1 triliun. Angka ini meningkat terus dari bulan September lalu yang dilaporkan baru di angka Rp 11 triliun.

"Kami laporkan ada masalah serius di dalam pembayaran. Kita sudah utang jatuh tempo Rp 21,1 triliun," kata Fachmi pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Rapat ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menurut Fachmi, utang jatuh tempo ini kalau tidak diselesaikan jadi masalah karena berpengaruh kepada kehidupan sekitar 1,2 juta pekerja di sektor kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan JKN-KIS.

Keterlambatan membayar BPJS akan berdampak pada kehidupan tenaga dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, cleaning service hingga satpam di sebuah rumah sakit. Keterlambatan membayar dari BPJS juga berdampak pada rantai pasokan di pabrik obat, sehingga tidak hanya berdampak pada ketersediaan obat tetapi perusahaan besar farmasi dan seluruh pekerja di dalam sektor ini.

Fachmi mengatakan, jika tidak dilakukan langkah kongkret untuk antisipasi defisit JKN-KIS ini maka defisit hingga akhir 2019 mencapai Rp 32,8 triliun. Regulasi sudah mengatur tiga langkah yang bisa diambil pemerintah dan BPJS Kesehatan jika dana jaminan sosial mengalami defisit. Pertama, lakukan rasionalisasi (kenaikan iuran) sesuai hitungan aktuaria.

Kedua, rasionalisasi manfaat yang didapat peserta. Artinya beberapa layanan dimungkinkan untuk bisa dikurangi. Ketiga, pemerintah memberikan suntikan dana tambahan. Selama ini pemerintah hanya mengambil langkah pertama dan ketiga. Namun untuk sekarang dan akan datang pemerintah sudah memutuskan hanya mengambil pilihan pertama, yaitu rasionalisasi iuran sesuai hitungan aktuaria. Artinya tidak ada lagi dana tambahan seperti sebelumnya.

Hal ini diwujudkan oleh pemerintah melalui terbitnya Perpres 75/2019 tentang Perubahan Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini mengatur kenaikkan iuran JKN-KIS dua kali lipat. Untuk penduduk miskin yang tergolong dalam segmen penerima bantuan iuran (PBI) iurannya naik dari Rp23.000 menjadi Rp41.000 per orang per bulan. Untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas III dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, dan kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per orang per bulan.

"Melalui Perpres 75 tahun 2019 dengan hitungan aktuaria untuk segmen PBI kita bisa kurang defisit. Paling tidak menurunkan persoalan telat bayar menjadi lebih rendah," kata Fachmi.

Menurut Fachmi, jika defisit sekarang tidak diatasi dengan menaikkan iuran peserta, sementara masyarakat semakin sadar akan hak-haknya untuk akses terhadap layanan kesehatan sehingga utilisasi atau pemanfaatan program JKN-KIS mencapai puncaknya, maka defisit JKN-KIS akan diperkirakan akan menembus angka Rp77 triliun lebih di 2024.

"Karena itu kami ingin berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini sebaik baiknya karena program ini sudah dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat," kata Fachmi.

Fachmi menambahkan, utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit memang tidak terlalu menimbulkan gejolak karena BPJS sndiri diwajibkan regulasi untuk membayar denda 1% dari total klaim setiap bulannya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Menteri Basuki: Pembangunan Infrastruktur Terpadu Tingkatkan Daya Saing

Pembangunan infrastruktur yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat persatu nasional.

EKONOMI | 22 September 2021

Elnusa Petrofin, Anak Usaha BUMN Terpopuler Versi AHI 2021

Elnusa Petrofin telah memperoleh penghargaan ini selama dua tahun berturut-turut dalam ajang Anugerah Humas Indonesia 2021.

EKONOMI | 21 September 2021

Ridwan Kamil: Jabar Terdepan dalam Penggunaan EBT

PLTS Atap berkapasitas 2.112 kWP terpasang di pabrik Aqua Mekarsari yang merupakan Pabrik Danone-Aqua terbesar di Indonesia.

EKONOMI | 21 September 2021

Tata Kelola SDM Pegadaian Diganjar Empat Penghargaan

Pegadaian dinilai konsisten dalam implementasi strategi groom talent sejak rekrutmen talenta hingga pemberian reward dan punishment yang adil dan transparan.

EKONOMI | 21 September 2021

SKK Migas Gandeng Pemkot Surakarta Kembangkan Solo Technopark

SKK Migas dan Solo Technopark sepakat menjalin kerja sama untuk membangun kapasitas nasional industri hulu migas.

EKONOMI | 21 September 2021

Penggabungan BUMN Pangan Perkuat Transformasi Ekosistem Pangan

Penggabungan BUMN tidak berdampak pada karyawan yang digabung dan tidak ada pengurangan.

EKONOMI | 21 September 2021

POPS Worldwide Jembatani Strategi Komunikasi Brand dengan Kreator Lokal

POPS Worldwide perusahaan penyedia hiburan berbasis digital menjembati strategi komunikasi brand dengan kreator lokal.

EKONOMI | 21 September 2021

Jawab Tantangan Erick Thohir, Tiga Startup Ini Resmi Berkolaborasi

Bumoon.io, Wastelab Indonesia dan Sampangan, resmi berkolaborasi untuk mendukung strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

EKONOMI | 21 September 2021

Garuda Indonesia Tambah Fitur Baru di Aplikasi KirimAja

Garuda Indonesia menghadirkan fitur pick up atau penjemputan barang dalam layanan aplikasi KirimAja.

EKONOMI | 21 September 2021

BUJT Waskita Toll Road dan 23 Bank Sepakat Teken Restrukturisasi Rp 3,8 T

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT), salah satu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Waskita Toll Road (WTR) merestukturisasi pinjaman dengan 23 bank.

EKONOMI | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Menteri Basuki: Pembangunan Infrastruktur Terpadu Tingkatkan Daya Saing

Menteri Basuki: Pembangunan Infrastruktur Terpadu Tingkatkan Daya Saing

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings