Kinerja Investasi Belum Dorong Penyerapan Tenaga Kerja

Kinerja Investasi Belum Dorong Penyerapan Tenaga Kerja
Para pencari kerja yang ikut bursa kerja. ( Foto: Suara Pembaruan / Edi Hardum )
Herman / FMB Jumat, 8 November 2019 | 10:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja investasi yang dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami perlambatan dari 6,96 persen (triwulan III-2018) menjadi hanya 4,21 persen (triwulan III-2019). Bahkan pertumbuhan PMTB kali ini semakin jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional (5,02 persen).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan mengungkapkan, salah satu penyebab perlambatan ini adalah terjadinya kontraksi pada investasi barang modal, seperti kendaraan untuk barang modal, produk kekayaan intelektual dan peralatan lainnya.

Merujuk pada realisasi data investasi domestik dan asing pada triwulan III-2019, terlihat memang mengalami peningkatan dibanding triwulan III-2018. Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat 23,97 persen dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 13,02 persen. Namun yang menjadi catatan Abdul Manap, kemampuan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja semakin turun.

Pada triwulan III 2018 dengan total investasi sebesar Rp 173,8 triliun mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 213.700 orang. Namun pada triwulan III 2019, dengan total investasi yang masuk sebesar Rp 205,7 triliun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesa 212.600 orang.

"Investasi yang masuk terlihat semakin mengarah ke sektor jasa yang relatif kedap terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran struktur investasi Indonesia dari sekunder ke tersier," kata Abdul Manap dalam keterangan resminya yang diterima Beritasatu.com, Kamis (7/11/2019).

Indef juga memberi catatan khusus terkait pembenahan iklim usaha. Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti menyampaikan, beberapa catatan yang harus diperbaiki dalam kemudahan melakukan investasi di Indonesia adalah lamanya perijinan baik dalam kemudahan mengawali bisnis, perijinan terkait konstruksi, dan registrasi properti.

Data Ease of Doing Business 2019 menujukkan, Indonesia berada di peringkat 134 dalam konteks memulai bisnis. Investor butuh 19,6 hari untuk membangun bisnisnya di Indonesia. Lalu perizinan konstruksi memakan waktu hingga 200,1 hari. Sementara registering property butuh waktu 27,6 hari.

Selain itu, investor merasa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh listrik masih mahal, yaitu 252,8 persen dari total pendapatan per kapita.

Indef juga mencatat, transparansi untuk informasi kredit telah membaik, tetapi kemudahan memperoleh kredit masih kurang dirasakan investor. Peringkat kredit Indonesia masih di posisi 44 dengan credit registry coverage sebesar 58,2 persen dan credit bureau coverage sebesar 38,1 persen. Kemudian untuk pembayaran pajak membutuhkan waktu 207,5 jam per tahun, dan pajak yang dibayarkan 42 kali per tahun.



Sumber: BeritaSatu.com