Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus Law

Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus Law
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan Beritasatu di kediamannya di Jakarta Selatan, 10 Nov. 2019. ( Foto: Beritasatu / Primus Dorimulu )
Robertus Wardi / FMB Minggu, 10 November 2019 | 18:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah sedang menyusun sejumlah aturan dan kebijakan yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law bidang ekonomi. Dengan adanya omnibus law, aturan-aturan yang tumpang-tindih dalam bidang ekonomi atau berbagai aturan yang terlalu banyak mengatur satu hal bisa disatukan dalam sebuah UU.

"Kami sedang menyiapkan beberapa hal yang dimasukkan dalam omnibus law," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan grup Berita Satu Media Holdings di kediamannya, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019) siang.

Pemerintah Perlu Fokus Rancang Omnibus Law

Airlangga menjelaskan salah satu persoalan yang akan dimasukkan dalam omnibus law adalah kebijakan mengurangi impor elpiji. Alasannya, ‎salah satu impor terbesar Indonesia saat ini adalah elpiji.

Dalam konteks ini, pemerintah ingin produksi dimethyl ether sebagai substitusi elpiji. ‎Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada perubahan kebijakan atau undang-undang (UU). Dalam UU harus ditetapkan bahwa untuk gasifikasi tidak dikenakan beban tambahan untuk domestic market obligation.

"Ini akan dimasukkan dalam omnibus law," ujar Airlangga yang juga ketua umum Partai Golkar.

Masalah lain yang akan masuk omnibus law adalah terkait ‎penurunan pajak.‎ Pemerintah akan memberi insentif pajak bagi pelaku usaha. Kebijakan itu diambil di tengah perekonomian dunia yang lesu dan lambat pertumbuhannya.

Jokowi Instruksikan Pangkas Regulasi Penghambat Investasi

"Dengan insentif diharapkan bisa digunakanan ekspansi ekonomi. Nah dengan ekspansi diharapkan basis pajaknya meningkat. Jadi upayanya adalah memperluas basis pajak," jelas Airlangga yang akan kembali menjadi calon ketum pada Munas Golkar tanggal 4-6 Desember mendatang.

Selain pajak, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan dalam investasi. Prinsipnya adalah mendorong sisi positif (positiveness) dari investasi. Hal itu untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan sehingga pengangguran terus berkurang.

"Ke depan kita memperbaiki iklim investasi dan mendorong positiveness yaitu prioritas terhadap investasi. Ini juga yang disiapkan melalui omnibus law," tutup Airlangga.

Saksikan videonya di sini:



Sumber: Suara Pembaruan