Ini 5 Program Prioritas Nasional Bidang Perekonomian

Ini 5 Program Prioritas Nasional Bidang Perekonomian
Ketua umum Partai Golkar yang juga Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat wawancara khusus dengan Berita Satu Media Holdings, di Jakarta, Minggu 10 November 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / FMB Rabu, 13 November 2019 | 14:33 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan Program Prioritas Nasional Bidang Perekonomian. Program tersebut memiliki tema “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing”.

Airlangga menjadi salah satu panelis dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Terdapat lima program yang disampaikan Airlangga. Pertama, membangun sumber daya manusia (SDM) yang dapat menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bekerja sama dengan talenta global.

Seluruhnya didukung dengan program Kartu Prakerja, ekosistem ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, dan super deduction tax. “Program kartu pekerja ini adalah program yang menyangkut dengan pemerintah daerah (pemda),” kata Airlangga.

Program Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi yang diterima oleh warga negara Indonesia (WNI) yang mencari kerja, sedang aktif bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Sasarannya berupa pembekalan kompetensi kerja bagi pengangguran, peningkatan kompetensi kerja bagi pekerja, dan alih kompetensi kerja bagi pekerja terdampak PHK,” imbuh ketua umum Partai Golkar tersebut.

Luncurkan Kartu Prakerja, Pemerintah Siapkan Dana Rp 10 T

Kedua, menyangkut infrastruktur yang menghubungkan ke sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, dan akses ke destinasi wisata. Didukung dengan program Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan pengadaan tanah, dan Kebijakan Satu Peta.

Prioritas pembangunan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemda yaitu Kebijakan Satu Peta. Program percepatan Kebijakan Satu Peta merupakan program perbaikan data spasial, yang mengacu pada satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal.

“Tujuannya (Kebijakan Satu Peta) supaya ada perbaikan data spasial dengan satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal, serta penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan,” jelas Airlangga.

Ketiga, penyederhanaan regulasi melalui penerbitan dua omnibus law dengan dukungan program Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan. “Bapak Presiden sampaikan bahwa pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan undang-undang (UU) besar,” ucap Airlangga.

Dua UU itu yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. “Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU,” ungkap Airlangga.

Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus Law

Keempat, penyederhanaan birokrasi melalui reformasi birokrasi dan otomasi dan integrasi sistem layanan dengan dukungan program berupa Ekosistem Kemudahan Berusaha, elektronifikasi Keuangan Daerah, dan Sistem OSS.

“Prioritas Penyederhanaan Birokrasi yang terkait dengan Pemda yaitu Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) ini adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital,” kata Airlangga.

Kelima, berkaitan dengan transformasi ekonomi. Indonesia akan melepas ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Hal tersebut didukung dengan program pengembangan industri ekspor, industri petrokimia, ekonomi digital, mandatori B30, peningkatan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Pengendalian Inflasi Nasional.

KUR adalah program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal. KUR telah mengalami perubahan skema dari skema penjaminan menjadi skema subsidi bunga.

Sekadar diketahui, total realisasi penyaluran KUR dari 2015 sampai 2019 sebesar Rp 449,59 triliun dengan outstanding Rp 158,1 triliun, dan NPL 1,23 persen.



Sumber: Suara Pembaruan