Serapan Anggaran Kemhub Baru 69%

Serapan Anggaran Kemhub Baru 69%
Budi Karya Sumadi. ( Foto: Antara )
Thresa Sandra Desfika / FMB Rabu, 13 November 2019 | 14:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) mencatat serapan anggaran per 12 November 2019 senilai Rp 30,7 triliun. Jumlah tersebut sekitar 69,3 persen dari total pagu anggaran Kemhub pada 2019 yang berjumlah Rp 44,3 triliun.

Perincian serapan anggaran 2019 masing-masing subsektor, yakni Sekretariat Jenderal sebesar 70 persen; Inspektorat Jenderal Kemenhub 83,6 persen; Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat 71,18 persen; Ditjen Perhubungan Laut 67,9 persen; Ditjen Perhubungan Udara 70,96 persen; Ditjen Perkeretaapian 67,51 persen; Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 80,62 persen; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 74,47 persen; serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 87,59 persen.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui, pihaknya membutuhkan upaya keras guna mendorong target serapan anggaran pada akhir tahun 2019 sebanyak 90,3 persen. Karena itu, Kemenhub menyiapkan sejumlah strategi agar target yang dimaksud bisa terwujud.

"Kami sadar dibutuhkan kerja keras untuk memenuhi target daya serap. Beberapa strategi yang kami akan laksanakan adalah memantau dan memastikan secara rinci. Selain itu, proses pencairan juga kami lakukan pengamatan dan selanjutnya membuat rencana kegiatan maupun rencana penarikan dana secara intensif," ungkap Budi Karya dalam rapat kerja Komisi V DPR dan Kemenhub di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Selain itu, sebut Budi Karya, pihaknya tetap optimistis target yang dibidik dapat terwujud karena dalam catatannya masih terdapat outstanding contract yang segera dibayarkan senilai Rp 6,4 triliun serta ada belanja operasional hingga 31 Desember 2019 sebanyak Rp 2,8 triliun.

Adapun sumber pendanaan anggaran Kemenhub pada 2019 terdiri dari rupiah murni Rp 26,7 triliun, surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 9,6 triliun, pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) Rp 4,2 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp 3,6 triliun.



Sumber: Suara Pembaruan