Perpres Kebijakan Harga Baru EBT Diteken Awal 2020

Perpres Kebijakan Harga Baru EBT Diteken Awal 2020
PLTA Cirata. ( Foto: Antara / Antara )
Fajar Widhiyanto / FW Jumat, 15 November 2019 | 22:24 WIB

Pemerintah tengah mengkaji ulang kebijakan harga yang selama ini diterapkan pada harga jual energi baru dan terbarukan (EBT). Kebijakan ini disebut-sebut akan memperhitungkan tiga pilar, yaitu energy equity, environmental sustainability, dan energy security.

Perihal rencana penetapan harga baru untuk EBT ini disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, F.X Sutijastoto. Menurutnya kebijakan harga baru EBT ini akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden, yang diharapkan sudah bisa diteken pada awal tahun depan.

“Kebijakan energi ke depan akan berlandaskan pada tiga pilar, yaitu energy equity, environmental sustainability, dan energy security,” demikian disampaikan Toto, panggilan akrab F.X Sutijastoto dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi Jumat (15/11).

Menurut Toto, kebijakan harga baru tersebut dimaksudkan untuk memastikan percepatan pengembangan EBT berjalan dengan baik, khususnya guna mengurangi neraca perdagangan yang defisit.

Sementara itu Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Prijandaru Effendi menyambut gembira keputusan tersebut dan menyatakan pemerintah memang harus turun tangan secara total dalam menjembatani kesenjangan yang terjadi dalam penetapan harga sebelumnya. Ia sendiri memaklumi bahwa PT PLN telah diperkuat oleh regulasi dalam penetapan harga beli energi.

“Tidak bisa diperlakukan dalam hubungan B2B antara PLN dengan pengembang lagi, karena ke depannya yang akan menikmati energi bersih adalah masyarakat.

Menurut Prijandaru, sejak awal ikut berkontribusi dalam pengembangan industri EBT di tanah air, kendala pokok yang dihadapi para pengembang listrik panas bumi adalah masalah harga yang tidak pernah mendapatkan titik temu. Pasalnya, harga keekonomian proyek panas bumi yang dihitung para pengembang selalu ada di atas daya beli PLN yang diukur dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

“Masalahnya klise dari dulu. Bagaimanapun pengembang wajib untung dan mendapat margin dari harga proyek. Sementara PLN untuk menentukan harga juga punya undang-undang sendiri dan mereka juga diwajibkan mendapat untung dari pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan Prijandaru,Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menyatakan dukungannya atas peninjauan kembali pengaturan pembelian tenaga listrik dari EBT yang telah ditetapkan pemerintah. Sejauh ini harga beli ditetapkan paling tinggi 85% dari BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Selain itu, ia juga mendukung pemberlakukan sistem tarif tetap, bukan negosiasi seperti yang selama ini berlaku dan dinilai memberatkan PLN.

“Masalah harga merupakan salah satu tantangan pengembangan EBT yang harus kita pecahkan. Penetapan skema 85 persen dari BPP sangat tidak fair, dan kedua, dengan pola negosiasi, kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Jadi kami maklum kalau PLN tidak mau dengan kedua pola tersebut,” paparnya.

Surya juga memberikan apresiasi atas dukungan DPR Komisi VII yang telah menyatakan akan konsisten melakukan review terhadap regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah, demi mendukung lahirnya RUU Energi Terbarukan yang telah masuk Prolegnas tahun 2019. Ia pun berharap pemerintah konsisten untuk tidak mengubah-ubah regulasi, karena akan menciptakan ketidakpastian di bidang hukum dan bisnis.

Surya menyatakan, sejauh ini METI sebagai wadah bersatunya para pelaku industri EBT konsisten mendukung program pengembangan dan percepatan EBT menuju target 23 persen di tahun 2025. “Ini kan bagian dari target transisi, karena seluruh dunia sedang menuju pengalihan energi rendah karbon. Kalau target itu tidak segera dilaksanakan, kita bisa langsung kolaps,” ujarnya.



Sumber: Majalah Investor