BPK Bangun Sinergi dengan Entitas Melalui Workshop

BPK Bangun Sinergi dengan Entitas Melalui Workshop
Badan Pemeriksa Keuangan gelar workshop bertemakan "Implementasi Kode Etik BPK" di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Selasa 26 November 2019. ( Foto: BPK )
Jayanty Nada Shofa / JNS Kamis, 28 November 2019 | 23:00 WIB

BATAM, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar workshop dengan tema "Implementasi Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan" pada Selasa (26/11/2019).

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara BPK dan entitas yang diperiksa olehnya untuk menjaga nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, indepedensi dan profesionalisme. Adapun ketiga nilai dasar ini mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, serta bertanggungjawab untuk mencapai kemakmuran rakyat.

“Saya berharap para pemeriksa BPK untuk dapat lebih menjaga nilai-nilai dasar BPK. Demikian pula dengan entitas pemeriksaan BPK untuk dapat saling menjaga, memperkuat serta menjaga kode etik tersebut," ujar Anggota IV BPK, Harry Azhar Azis, pada pembukaan workshop ini di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Tak hanya itu, ia pun menekankan pada whistle blowing system bagi para pemeriksa BPK yang diduga melanggar kode etik. Pelaporan ini tentunya berdasarkan pada bukti pendukung.

Adapun Harry Azhar Azis juga berharap para pihak selain BPK agar terus menegakkan nilai-nilai dasar BPK guna menciptakan pemerintahan yang bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Diikuti oleh 130 peserta, kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK Kepri. Tak hanya itu, Plt. Gubernur Kepri, Isdianto, Auditor Utama Keuangan Negara V, Novian Herodwijanto, Inspektur Utama, Ida Sundari, juga turut hadir. Para bupati dan walikota di wilayah Kepri, serta Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepri pun mengikuti workshop ini.

Guna memantik diskusi, Anggota Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) BPK, Jusuf Halim dan Rusmin, bertindak sebagai narasumber terkait mekanisme penanganan yang telah dilakukan oleh MKKE.

Hal ini menyusul telah ditetapkannya peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan juga Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelils Kehormatan Kode Etik.



Sumber: PR