Tuntaskan Kasus Jiwasraya, Komisi XI Minta PPPK Kemenkeu Dievaluasi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tuntaskan Kasus Jiwasraya, Komisi XI Minta PPPK Kemenkeu Dievaluasi

Rabu, 4 Desember 2019 | 04:40 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta - Kasus gagal bayar pada produk saving plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih mendera hingga saat ini. Komisi XI DPR RI menilai, kinerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan harus dievaluasi. Sebab, sebagai lembaga yang menaungi jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), PPPK justru cenderung tidak melakukan evaluasi. Dalam proses audit, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menunjuk PricewaterhouseCoopers (PwC), namun hasilnya tidak disampaikan secara transparan dalam kasus tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengutus Menteri BUMN Erick Tohir, agar ikut menuntaskan kasus gagal bayar, yang melibatkan salah satu KAP ternama di Indonesia. Begitupun anggota DPR berkali-kali sudah merapatkan masalah ini.
Untuk membantu penyelesaian kasus pelik ini, komisi XI DPR RI pun meminta bantuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Diharapkan dengan langkah ini, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) cepat membayar kerugian nasabah.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, pimpinan DPR justru telah meminta BPK RI turun tangan melakukan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dengan bantuan BPK RI diharapkan ada penyelesaian kasus sebaik mungkin. "Melalui Surat Pimpinan DPR RI tanggal 20 November 2019 kami sudah minta BPK RI melakukan audit. Kita tunggu hasilnya," kata Hendrawan kepada media, di Jakarta.

Menurutnya, hasil putusannya pun akan dilakukan secara kolektif. Pada saat yang sama terdapat pula penyelesaian legal dan finansial dan manajerial yang berjalan bersama. Hendrawan menilai, hal ini dilakukan sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. PPPK pun harus ikut evaluasi akan masalah yang dihadapi KAP yang mengaudit Jiwasraya tersebut.

Sedangkan Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun menambahkan, bicara terkait urgensi, sebenarnya peran PPPK sangat dibutuhkan. PPPK harus bergerak cepat mengatasi berbagai masalah yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya Persero. "Kalau memang urgent sekali, kami panggil PPPK untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah ini," pungkas Misbakhun.



Sumber: Investor Daily


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Anggaran Dana BLK Komunitas untuk Flores Tak Sesuai Janji Awal

Dana BLK Komunitas kurang dari janji awal.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Istana Sebut Ledakan Monas Tak Ganggu Investasi

Pascaledakan, tidak ada pengetatan pengamanan di sekitar Istana.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Fakta PLTU dan Residu Batu Bara

Batu bara masih menjadi bahan baku favorit penggerak pembangkit listrik tenaga uap di banyak negara, terkait harga yang murah dan tersedia dalam jumlah besar.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Luhut: Harga Avtur Harus Turun, Pertamina Tidak Boleh Monopoli

Banyak perusahaan baik nasional maupun asing yang menawarkan untuk menjadi penyedia avtur.

EKONOMI | 3 Desember 2019

SouthCity Pasarkan Tahap II The Parc Apartment

Cicilannya bahkan hampir sama dengan ongkos minum kopi di kafe, hunian seharga secangkir kopi.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Akan Rombak BUMN, PDIP: Menteri Belum Mengerti Persoalan

Perombakan yang dibutuhkan adalah perombakan komprehensif dan terintegrasi. Perombokan yang memperkuat BUMN dan meningkatkan daya saing.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Penerimaan Pajak Jadi Resiko Fiskal Terbesar Pemerintah Saat ini

Tidak tercapainya penerimaan pajak tahun ini, dipastikan defisit APBN akan melebar dari target 1,87% menjadi 2 - 2,5% dari PDB.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Pemerintah Matangkan Persiapan Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai

Sejak peletakan batu pertama Paviliun Indonesia pada 9 September 2019, sejumlah perusahaan telah mendeklarasikan komitmennya sebagai sponsor paviliun.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Jelang Libur Natal, 85 Rest Area Disiapkan di Tol Trans Jawa

Di ruas jalan tol juga akan disediakan mobile reader, mobile top up, dan penjualan kartu perdana uang elektronik pada GT dengan kepadatan lalu lintas tinggi.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Meski Lahan Menyusut, Produksi Pertanian Jateng Meningkat

Jumlah petani di Jawa Tengah saat ini mencapai 2,88 juta dan mengelola lahan sawah sebesar 1.022.570,86 hektare.

EKONOMI | 3 Desember 2019


TAG POPULER

# Bumi Cikarang Makmur


# Lockdown Lokal


# Ebrahim Raisi


# Varian Delta


# India



TERKINI

Berhasil Tipu Warga, Brimob Gadungan Ditangkap di Bogor

MEGAPOLITAN | 14 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS